Usulan Dana Aspirasi DPR Diserahkan ke Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Meski diwarnai penolakan dari tiga fraksi di DPR, Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau lebih dikenal dengan dana aspirasi tetap diserahkan kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam sidang paripurna DPR dipimpin wakil ketua Taufik Kurniawan, Rabu (1/7).

Selama persidangan tersebut, tiga fraksi diketahui tetap menolak UP2DP dengan berbagai cara. Fraksi NasDem memilih walkout, F-PDI Perjuangan tidak bersuara sama sekali dan Fraksi Hanura menyampaikan sikap penolakan di depan sidang.

"Fraksi Hanura merasa perlu meluruskan dan menegaskan menolak UP2DP. Fraksi Hanura tidak ingin mengambil program yang bukan tugas DPR," kata juru bicara Fraksi Hanura, Arif Suditomo.

Yang unik lagi adalah Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicaranya Herman Khaeron, fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono itu menyatakan belum bersikap menerima atau menolak karena masih menunggu sikap pemerintah.

"Ingin melihat respon pemerintah yang selama ini menjadi wacana untuk memastikan bahwa DPR dan pemerintah memiliki sikap yang sama," kata Herman.

Fraksi lain seperti Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, PKB, mendukung dana aspirasi. Bahkan mereka sudah menyerahkan UP2DP yang dikumpulkan mayoritas anggota fraksinya ketika melakukan reses.

"Fraksi Partai Golkar mengusulkan UP2DP yang berjumlah 90 anggota. Itu menjadi tindak lanjut tentang mekanisme dan tata cara pembangunan dapil yang telah diputuskan pada rapur lalu," kata Misbakhun selaku juru bicara FPG.

Tak ketinggalan, juru bicara Fraksi Gerindra Bambang Riyanto juga menyampaikan aspirasi yang dihimpun 73 anggota fraksinya.