Usulan Interpelasi DPR Ditunda

Rabu, 18 April 2012 – 22:43 WIB

Menurut Dahlan, Tim Kementerian BUMN setelah raker dengan DPR itu langsung melakukan perbaikan SK 236 dan 12 April lalu langsung ditandatangani. "Intinya tidak mengubah substansi keinginan untuk menyederhanakan prosedur birokrasi karena teman-teman DPR juga memberikan apresiasi terhadap perlunya penyederhanaan birokrasi dan lebih ditonjolkannya aksi-aksi korporasi di BUMN," pungkasnya. (awa/jpnn)

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan rencana penggunaan hak interpelasi terkait dengan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News