Usulkan Hukuman Penghina Presiden Diatur KUHP

Jumat, 05 April 2013 – 20:02 WIB

Namun Basarah juga menegaskan, untuk sikap kritis terhadap presiden tidak boleh dilarang maupun dikenai sanksi. Sanksi, sebutnya, hanya diberlakukan kepada penghina kepala negara.

"DPR bersama pemerintah harus berhati-hati menyusun pasal tersebut agar tidak menjadi pasal karet yang dapat digunakan oleh penguasa untuk membungkam sikap kritis warga negaranya seperti di jaman Orde Baru dulu," kata Basarah.(gil/jpnn)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah mengusulkan adanya pasal yang mengatur hukuman bagi penghina kepala negara dalam revisi RUU KUHP.

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News