Usut Kasus Korupsi Bupati Kotim, KPK Geledah Sebuah Rumah di Tanjungpinang

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) dengan tersangka Bupati Kotim Supian Hadi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hari ini (21/8) tim lapangan melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

BACA JUGA: Keluarga Korban Minta Hakim Hukum Ayah Tiri Cabul Seberat-beratnya

“Sejauh ini telah diamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT. Fajar Mentaya Abadi. Proses penggeledahan masih berjalan sampai sore ini,” ujar Febri ketika dikonfirmasi, Rabu.

Febri menambahkan, dalam perkara ini, diduga tersangka Supian Hadi menerbitkan surat keputusan IUP seluas 1.671 hektare kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan.

“Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan atau AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap,” sambung Febri.

Penyidik KPK pun sudah melakukan penghitungan terhadap kerugian keuangan negara pada perkara ini.

“Total kerugian negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM,” beber Febri.