Usut Tuntas Dana Siluman PKS Dibiayai APBD

Jumat, 22 Februari 2013 – 10:25 WIB

Ketua HMI Padang, Enggi Pragama menegaskan, jika Pemprov dan DPRD tidak membuka masalah ini terang benderang, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII, PM, HMI, IMM, IBNU, dan sebagainya, mengancam siap melakukan aksi ke Kantor Gubernur. "Sebagai masyarakat, kami dan semua lapisan masyarakat tentu berhak tahu kejelasannya," paparnya.

Sejak dicopot dari jabatan Kepala Biro Bina Sosial Setprov Sumbar, hingga kemarin Jefrinal Arifin tak pernah masuk kerja yang ditempatkan di ruangan Sekprov. Bahkan, handphone yang bersangkutan juga tak pernah aktif.

Kasus yang menimpa Jefrinal Arifin menjadi pembicaraan hangat kalangan PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Ada yang membela Jefrinal dengan menilai dia sebagai korban, namun ada juga yang menilai itu suatu konsekuensi yang harus diterimanya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim satu suara dengan gubernur  soal pencopotan Jefrinal Arifin dari jabatannya. Menurutnya, penempatan seseorang pada jabatan tertentu telah mengacu aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, PNS diminta untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

PADANG--Munculnya dana siluman yang dialokasikan untuk Safari Dakwah PKS menjadi perbincangan di kalangan organisasi kemasyarakatan dan organisasi

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next