Utang Luar Negeri Makin Besar, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan defisit anggaran.

Menurut dia, defisit APBN akan semakin lebar, sebagai akibat dari ekspansi fiskal pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian di saat pandemi Covid-19.

Hal ini terlihat dengan adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen pada 2019, menjadi 6,3 persen pada tahun lalu.

"Dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7 persen pada 2021 ini,” kata Anis dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (18/2).

Ketua DPP PKS BIdang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyampaikan, defisit merupakan langkah normal di saat resesi. Namun dia mengingatkan, sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang. Semakin lebar defisit, semakin besar juga utang.

"Meski memaksimalkan pertumbuhan, tentu utang harus digunakan. Tetapi yang sering terjadi adalah pemerintah justru gagal membelanjakan uang,” papar Doktor Ekonomi Islam itu.

Dia menyebutkan, hal itu tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp10-30 Triliun setiap tahunnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan, pelebaran defisit ini disebabkan oleh tingginya anggaran Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Akan tetapi, data terakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN hingga akhir 2020 belum maksimal, hanya sebesar 83 persen.