UU UNIA 1995 Disahkan

Nelayan Bisa Beroperasi di Laut Lepas

Selasa, 19 Mei 2009 – 14:08 WIB

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR yang digelar di Senayan, Selasa (19/5), mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating of the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995.

Pada intinya, UNIA 1995 berisi ketentuan-ketentuan, standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya terbatas, yang telah diratifikasi oleh 75 negara. UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, dalam sambutannya di rapat tersebut menjelaskan, UU tentang UNIA 1995 memberikan manfaat bagi Indonesia. Antara lain, Indonesia mendapatkan hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan di laut lepas. "Sehingga dapat membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas secara legal," ujar Freddy Numberi di rapat yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono itu.

Manfaat lain katanya, adalah akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi pengelolaan perikanan regional dan mendapat kuota internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan yang beruaya jauh, yang dihasilkan oleh kapal perikanan berbendera Indonesia.