Versi DPD, Pilkada Berpotensi Hemat Anggaran Hingga Rp 2 Triliun

Berdasar pertimbangan tersebut DPD terus mengimbau berbagai pihak untuk meninjau kembali pilkada pada 2020, yang justru menimbulkan pembengkakan anggaran yang menyulitkan daerah.

Kholik menegaskan aspek kesehatan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas.

“Terlebih ada ruang untuk melakukan penghematan biaya yang signifikan dan sekaligus memperbaiki tahapan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada," kata dia.

Seperti diketahui, penyelenggaraan pilkada di era pandemi yang direncanakan akan mulai bergulir mulai pertengahan Juni 2020, dinilai banyak kalangan berisiko menjadi salah satu sumber penyebaran wabah.

Data dari sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada masih berjuang mengatasi penyebaran virus Covid-19. Selain itu, konsekuensi membengkaknya anggaran tidak dapat dihindari. KPU mengajukan tambahan anggaran sampai Rp 5 triliun untuk penyediaan APD dan menambah jumlah TPS. (boy/jpnn)