Viral Mendagri Melarang Penegak Hukum Periksa Kepala Daerah, Begini Faktanya

Tito menjelaskan seharusnya dengan belanja maksimal, uang yang beredar di masyarakat juga banyak.

Tak hanya itu, swasta juga bergerak untuk pertumbuhan ekonomi.

"Kalau belanjanya bisa maksimal, uang dari masyarakat, swasta bergerak maka pertumbuhan ekonomi akan membaik," ujarnya.

Tito mengungkapkan pada saat itu, dirinya memohon kepada jaksa agung dan Kapolri agar penegakan hukum kepala daerah merupakan upaya terakhir.

Dia berharap APH juga memberikan pendampingan, agar kepala daerah tidak ragu-ragu dalam eksekusi program.

"Karena ada beberapa daerah yang kita cek kenapa belanjanya rendah sekali. Salah satu permasalahannya adanya moril yang jatuh," bebernya.

Turunnya moril kepala daerah dan staf-stafnya, kata dia, karena dipanggil terus menerus oleh APH untuk penyelidikan. 

Eks Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpa-RB) tidak akan mempermasalahkan jika ada bukti kuat dan akurat.