Wacana Pembatasan Motor di Jalan Raya, Komunitas: Kami Bayar Pajak!

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa telah membuka wacana untuk mengatur jumlah sepeda motor di jalan raya. Wacana pengaturan itu, tidak hanya terkait menekan jumlah kepemilikan, tetapi juga membatasi ruang gerak sepeda motor melintas di jalan nasional.

Menurut Nurhayati, jika berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Di mana pun, di seluruh dunia kecuali motor di atas 250 cc yang boleh melintas.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Honda ADV Indonesia Chapter Jakarta, Sandy Agustian, mengatakan tidak setuju dengan adanya wacana seperti itu.

"Saya dan teman-teman yang lain tidak setuju dengan adanya wacana pembatasan ini. Karena sepeda motor masih menjadi transportasi yang efisien. Terus kalau memang yang dibolehkan hanya 250cc tidak semua pengguna sepeda motor memakai motor tersebut," ungkap Sandy saat dihubungi JPNN.com, Minggu (23/2).

Menurut Sandy, kebijakan yang diwacanakan kali ini hanya untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta. Sandy menyarankan agar pemerintah lebih tegas lagi kepada pengguna yang melanggar di jalan raya.

"Pastiin saja yang layak jalan itu yang taat dengan pajak, kemudian kalau ada pelanggaran langsung ditindak tegas. Saya rasa kalau pengguna sepeda motor di jalan taat lalu lintas dapat meminimalisir kemacetan yang ada di Jakarta, walaupun tidak bisa menghilangkan kemacetan minimal tidak semrawut," katanya.

Lebih jauh dikatakan Sandy, jika memang ada pembatasan yang akan dilakukan kenapa hanya motor di bawah 250 cc. "Kenapa tidak semua motor dibatasi semuanya? Atau sekalian juga mobil,"

"Kalau memang mau dibatasi harus semuanya dong. Kenapa pilih-pilih kan kita sama-sama bayar pajak juga. Intinya kalau memang ada pembatasan saya tidak setuju," tandasnya. (mg9/jpnn)