Waduh! Honorer di Daerah Ini Banyak Kantongi SK Bodong, Jumlahnya...

Alurnya, kepala dinas terkait akan menyurati Wali Kota tentang analisa kebutuhan honorer. Jika analisa itu disetujui, dinas tersebut kemudian menghubungi BKD. Jika BKD menyetujui, barulah dinas tersebut boleh melakukan penerimaan honorer.

“Seperti misalnya Dinas Kesehatan yang kemarin membutuhkan perawat dan bidan. Misalnya, dari 100 yang dibutuhkan ternyata baru terpenuhi 70. Nah, mereka bisa mengajukan tapi harus melalui analisa kebutuhan,” kata Alwi.

Kasus SK honorer palsu ini, menurut Alwi, masuk dalam ranah penipuan. Masyarakat yang memiliki SK ini dapat melaporkannya ke polisi.

“Kami sudah melaporkan ini ke Wali Kota dan kata Pak Wali menyarankan biar orang yang bersangkutan saja yang melaporkannya ke polisi,” tuturnya. (ceu/she/nur/ray/jpnn)