Waduh...Jabar Terancam Tak Punya Pendamping Desa

Selain itu, alasan lainnya untuk mempertahankan eks PNPM yaitu karena mereka dinilai sebagai tenaga berpengalaman. "Ini nanti yang mengisi kekosongan siapa. Bulan Agustus ada alokasi 40 persen dana desa. Pemerintah pusat tidak mengabulkannya, tidak tahu apa pertimbangannya," kata dia.

Posisi pendamping desa menjadi sorotan karena memiliki gaji relatif cukup antara Rp 4-8 juta per bulannya. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jabar R. Firman

Nurtafiyana mengatakan, untuk gaji pendamping desa tingkat kecamatan berkisar Rp 4 juta, sedangkan untuk pendamping tingkat kabupaten Rp 8 jutaan.

Dengan gaji tersebut, mereka harus menetap di daerah penugasan. Mereka pun bekerja dalam waktu tentatif tapi fulltime dengan demikian tidak boleh double job. Selain harus disiplin dalam kehadiran dan kinerja.

Menurut dia, pencoretan berlaku bagi pendamping desa yang ternyata terlibat dalam partai karena itu merupakan pelanggaran etika. Selain itu pencoretan bagi pendamping desa berkinerja buruk seperti tidak bertugas dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang tidak jelas. Adapun kesepakatan pencoretan pendamping berlaku pada 2017 mendatang.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 7.120 pelamar untuk mengisi kebutuhan butuh 600-700 orang pendamping. Para pendamping tersebut akan ditempatkan di kabupaten dan kecamatan. Satu kecamatan rata-rata diisi oleh 1-3 orang pendamping tergantung dengan jumlah desa atau kelurahan dalam kecamatan tersebut. (agp/dil/jpnn)