Wagub Sulut Sentil Pejabat Bermental Pencuri, Kalimatnya Tegas

Semisal, ada orang yang membawa uang kepada kadis pekerjaan umum, dirut PD Pasar dengan nominal tertentu, atau pembuatan KTP oleh untuk warga negara asing atau untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam bentuk kredit usaha.

Selain akuntabilitas, aspek lainnya yang dibutuhkan adalah sistem internal dan transparansi karena sudah bukan zamannya lagi satuan kerja perangkat daerah yang menyembunyikan kegiatan.

"Sudah bukan zamannya kepala SKPD sembunyikan rekrutmen THL, mengangkat THL ponakan, rekomendasi mertua, atau rekomendasi tokoh-tokoh agama," ucapnya mewanti-wanti.

Steven mengingatkan bahwa sekarang ini pemprov membeli sistem terkait Badan Kepegawaian Daerah yang secara online mengatur soal ASN dan THL.

Dia mencontohkan di Pemprov Sulut ada sekitar 5.000 tenaga harian lepas (THL) dan terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum sekitar 700 orang THL.

Steven mengatakan bisa dibayangkan kalau tidak ada mekanisme atau sistem yang mengatur masalah SDM tersebut.

"Sekarang setiap awal tahun sudah dievaluasi, melihat tematiknya, apa keahliannya, keperluan dinas berapa orang, jangan sampai kekurangan. Harus transparan," kata Steven.(antara/jpnn)