Wajar Secara Politis, Tapi Tetap Tak Etis

JAKARTA - Langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) melakukan pertemuan dengan DPD PD dan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) PD tanpa melibatkan Anas Urbaningrum dianggap wajar dari segi politik praktis. Namun demikian langkah SBY itu tetap dianggap tak etis.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik Hanta Yudha usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (15/6). Menurutnya, tindakan SBY menjadi kurang etis karena menggelar pertemuan partai tanpa melibatkan struktur resmi PD.

"Walau secara politis itu bisa dipahami, namun secara legal formal itu tak etis. Meskipun atas nama penyelamatan partai, harusnya ketua umum diundang," kata Hanta.

Karenanya Hanta sependapat jika ada anggapan bahwa SBY sedang berupaya melengserkan Anas dari kursi Ketua Umum PD. Hanya saja, kata Hanya, SBY melakukannya melalui pihak lain. "Saya melihat SBY yang menggunakan pengurus daerah dan deklarator sebagai instrumen untuk pengawalan tujuan melemahkan Anas," ulasnya.