Wajib Militer Diusulkan Tidak Hanya Untuk PNS
Jumat, 31 Mei 2013 – 22:53 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin menilai wajib militer seharusnya tidak hanya untuk kalangan pegawai negeri sipil (PNS), pekerja dan atau buruh. Menurut Lukman, wajib militer harus diarahkan kepada upaya memperkokoh kecintaan warganegara terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu wajib militer perlu ditujukan bagi sebanyak mungkin elemen bangsa.
"Wajib militer perlu diperluas ke elemen masyarakat lain, seperti mahasiswa, ormas kepemudaan, kader parpol dan lain-lain," kata Lukman saat dihubungi, Jumat (31/5).
Wajib militer sambung dia, memang harus dilakukan karena memberikan dampak positif bagi ketahanan nasional Indonesia. Melalui wajib militer tak hanya ketahanan fisik yang dilatih untuk terus ditingkatkan, tetapi utamanya adalah penanaman kesadaran akan cinta tanah air.
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin menilai wajib militer seharusnya tidak hanya untuk kalangan pegawai negeri sipil (PNS), pekerja
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- Sosial
Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
Minggu, 17 November 2024 – 16:04 WIB - Hukum
Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
Minggu, 17 November 2024 – 15:53 WIB - Humaniora
Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH
Minggu, 17 November 2024 – 15:02 WIB - Humaniora
Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
Minggu, 17 November 2024 – 13:14 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Ketum GPMI Tolak Sikap Anies di Pilgub Jakarta 2024, Begini Alasannya
Minggu, 17 November 2024 – 15:01 WIB - Legislatif
Kasus Tom Lembong, Komisi III Tak Ingin Diproses karena Pesanan
Minggu, 17 November 2024 – 11:20 WIB - Jabar Terkini
Gelar Doktoral Bahlil Ditangguhkan, Deolipa Yumara Menduga Ada jual Beli Gelar Akademik di UI
Minggu, 17 November 2024 – 13:00 WIB - Moto GP
Race MotoGP Barcelona: Pecco Bilang Ada 8 Pembalap akan Menghalangi Martin
Minggu, 17 November 2024 – 14:35 WIB