Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Menjawab, Mampukah Menyelesaikan Dengan Tepat?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Pasalnya, kata Syarief, setelah banyak langkah dilakukan yang dibekali Perppu Nomor 1 Tahun 2020, belum ada penurunan angka positif yang signifikan.

Syarief juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberi kelonggaran PSBB serta mulai membuka pusat-pusat perbelanjaan di tengah masih tingginya kasus positif COVID-19, tetapi masih banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan tegas.

Menurutnya, pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju penambahan kasus harian dengan berbagai kebijakan dan kemampuan yang dimiliki.

"Bukan membuat kebijakan yang kontraproduktif atau menyerahkan kepada rakyat alternatif pilihan apakah PSBB atau keluar rumah beraktivitas dengan tetap disiplin mengikuti protokoler kesehatan," ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Hingga kini, pandemi Covid-19 memang belum menemukan titik akhir penyebaran kasus terkontaminasi.

Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terjadi penambahan kasus positif harian tertinggi mencapai 1.043 pada Selasa (9/6). Minggu (7/6) terjadi penambahan 672 kasus, dan Senin (8/6), 847 kasus.

Syarief menegaskan angka ini menunjukkan bahwa kasus terkontaminasi positif Covid-19 kian meningkat dari hari ke hari.