Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Beri Kritik Agak Keras ke Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan memberikan kritik agak keras ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dia melihat terjadi mismanajemen di jajaran kementerian dalam membantu penanganan pandemi Covid-19.

Instansi yang disentil pimpinan MPR dari Fraksi Demokrat itu adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Syarief mendoring agar Kementan fokus pada tugas pokok dan fungsinya dalam pendistribusian, stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan stok pangan nasional.

Syarief memandang dalam beberapa bulan terakhir, kementerian yang dipimpin Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuai sorotan di masyarakat karena banyak mengurusi masalah kesehatan. Mulai polemik kalung eucalyptus, hingga yang teranyar masalah tanaman ganja yang masuk dalam komoditas tanaman obat binaan Kementan.

“Kita mengapresiasi langkah Kementan untuk ikut serta bergotong royong menanggulangi Pandemi Covid-19. Akan tetapi sebaiknya Kementan fokus pada tupoksinya untuk menghadirkan pangan yang dapat diakses oleh rakyat, diversifikasi pangan terutama di masa Pandemi Covid-19," kata Syarief di Jakarta, Senin (31/8).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga heran karena pembangunan food estate di Kalimantan Tengah, instansi yang dijadikan leading sector-nya justru Kementerian Pertahanan, bukan Kementan.
"Seharusnya food estate inilah yang diserahkan dan diurusi oleh Kementan. Biarlah urusan kesehatan dan obat-obatan menjadi ditangani Kementerian Kesehatan," tegas legislator kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan ini.

Untuk itu, Syarief mendorong Presiden Jokowi mengembalikan tupoksi masing-masing kementerian. Sebab, pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi kelembagaan akan berakibat pada tidak optimalnya kinerja pemerintahan. Contoh konkret menurut dia adalah ketidakmampuan Pemerintah menurunkan jumlah korban terinfeksi Covid-19.

“Memang harus diakui bahwa setiap pekerjaan itu memiliki irisan dengan beberapa lembaga. Akan tetapi, dalam penentuan leading sector mesti diserahkan kepada lembaga yang memiliki tupoksi sama dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena food estate ini berkaitan dengan pangan, seharusnya diserahkan kepada Kementan, bukan Kemenhan," jelas Syarief.

Akibat ketidakjelasan tupoksi kementerian dan lembaga ini, yang muncul justru kebijakan kontroversial. Baik Kemenhan yang mengurusi food estate/pangan, Kementan mengerjakan obat-obatan, hingga Kementerian BUMN diberi tugas mengurusi Covid-19.