Wakil Rakyat Ditawari Pindah ke Gedung Parkir

Namun, di saat anggaran Pemkot Balikpapan sulit, prioritas pembangunan gedung baru DPRD sebaiknya ditunda sebagai langkah penghematan anggaran.

''Kalau saya berkomitmen, bukan melarang. Ya, ditunda dulu karena anggaran kota masih banyak yang skala prioritas. Bukan gedung dewan tidak prioritas, itu prioritas, tapi ada yang lebih prioritas. Ya masalah banjir, gedung sekolah, dan gedung pemerintah camat serta lurah juga masih ada yang mengontrak. Kan lebih langsung seperti banjir itu,'' tegasnya.

Sebagai ketua DPD Golkar Balikpapan, dirinya menginstruksikan partai, khususnya Fraksi Golkar, untuk memikirkan ulang desain gedung baru.

Tidak harus memiliki delapan lantai karena menyangkut besarnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan gedung.

''Saya menginstruksikan dan memberikan arahan Fraksi Golkar, kalaupun dibangun, sebaiknya didesain ulang, tidak sampai delapan lantai. Sebab, bukan hanya biaya pembangunan yang menelan anggaran, tapi juga perawatannya bisa membebani APBD. Kami enggak mau menitipkan permasalahan kepada pemimpin berikutnya,'' ucapnya.

Meski begitu, kendala muncul karena tidak semua fraksi di dewan setuju. Namun, dia meyakinkan Golkar dan PDI Perjuangan setuju.

''Kami (Golkar, Red) dan PDI-P setuju untuk mendesain ulang gedung baru. Jadi, harus perhatikan suara rakyat juga. Jangan sakiti hati rakyat dengan kondisi sekarang,'' tuturnya.

Sebagaimana diketahui, dalam DED (detail engineering design) dua tahun lalu, besaran biaya pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan mencapai Rp 250 miliar untuk delapan lantai.