Walikota Bima Arya Siapkan Rotasi, Pejabat Eselon II Pasrah

BOGOR – Mencuatnya empat nama calon kepala dinas (kadis) yang akan dirotasi Walikota Bogor Bima Arya, rupanya ditanggapi beragam para kadis bersangkutan. Ada yang panik dan khawatir. Ada pula yang tenang, pasrah, dan cuek.
    
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor, Lilis, misalnya. Menurut dia, sudah jadi konsekuensi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) untuk siap ditempatkan di mana saja. Apalagi, jabatan merupakan amanah yang dipercayakan pemimpin.  

“Ya, saya siap dan akan menerima segala putusannya nanti,” kata wanita yang menjabat kepala BPPT ini sejak Januari 2014.     
    
Lilis mengaku, soal perizinan di Kota Hujan yang menuai masalah sudah dilakukan sesuai prosedur. Segala perizinan yang dikeluarkan mengikuti standar operasional prosedur. “Semuanya berlandaskan dengan payung hukum. Silakan saja dianalisis,” katanya.
    
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Anas Rusmana, juga serupa. Lelaki yang pernah menjabat sebagai camat Bogor Utara ini juga siap jika walikota Bogor merotasinya ke tempat lain. “Itu hak prerogatifnya pak wali,” ujarnya.
    
Anas menjelaskan, sejak menjabat sebagai kadisdukcapil, telah ada perubahan besar yang dilakukannya dalam pelayanan masyarakat. Misalnya, kantor Disdukcapil kini sudah dipasangi CCTV untuk menghindari pungutan liar (pungli).

Juga, menempelkan sejumlah imbauan berupa tulisan, yang menjelaskan bila pelayanan dilakukan secara gratis tanpa adanya pungutan. Begitu pula untuk membuat check lock untuk ketertiban selama pelayanan.

“Saya lakukan perubahan ini, saat saya menjabat kadisdukcapil sejak Februari lalu. Upaya ini untuk meminimalisasi terjadinya pungli,” ucapnya.
    
Ke depan, dia juga berencana meningkatkan pelayanan melalui motor dan mobil Disdukcapil keliling, yang akan dilakukan setiap Sabtu dan Minggu, dengan fokus wilayah perumahan Kota Bogor. “Mudah-mudahan ini bisa terealisasi pada 2015,” ujarnya.
    
Sementara itu, sikap masa bodoh ditunjukkan Kepala Dinas Kebersihan Kota Bogor Daud Nedo dan Kepala DLLAJ Kota Bogor Suharto. Kedua kadis ini enggan berkomentar setelah namanya disebut akan digeser.
    
Soal ini, Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono meminta Walikota Bogor Bima Arya tidak memolitisasi seleksi calon kadis, dalam uji kompetensi yang dilakukan tim independen.

Ia meminta Bima mengesampingkan perasaan like and dislike terhadap hasil keputusan tim independen.

“Ini memang hak prerogatif walikota. Namun, saya harap dia dapat menilai secara objektif. Penting pula mengetahu basic, psikologis, dan prestasi yang pernah dicapai para calon kadis itu,” katanya. (tik/c)