Walikota Lhokseumawe Disarankan Bicara dengan Pertamina

jpnn.com - JAKARTA -  Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya disarankan untuk segera menemui Dirut Pertamina di Jakarta guna meminta penjelasan mengenai kepemilikan aset PT Arun NGL pasca berhenti beroperasi pada Oktober mendatang.

"Agar tidak simpang siur informasinya, ya walikota bersama pihak Pemprov Aceh segera saja menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina," saran Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kepada JPNN kemarin (2/9).

Pernyataan mantan anggota DPD RI 2004-2009 itu menanggapi statemen Walikota  Lhokseumawe Suaidi Yahya yang mengaku mendapat kabar bahwa Pertamina diam-diam telah menyiapkan PT  Arun Bontang  Solution  (ABS) untuk akan mengambil semua aset PT Arun NGL pasca Oktober mendatang.

Walikota merasa belum diajak bicara, padahal menurutnya, aset itu merupakan hak Pemerintah Aceh dan Pemko Lhokseumawe. Terlebih lagi, belum ada kesepakatan pembagian saham jatah pemda.

JPNN belum berhasil minta tanggapan pihak Pertamina. Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, belum mau mengangkat ponselnya. Ditanya lewat layanan pesan singkat (SMS) juga belum membalas.

Marwan Batubara mengatakan, sudah semestinya pemda mendapatkan jatah saham, sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan.

"Seperti blok Cepu, itu pemda mendapatkan maksimal 10 persen saham," kata Marwan. Hanya saja, diakui itu aturan umum, bukan mengacu pada aturan kekhususan Aceh.