Walikota Lhokseumawe Disarankan Bicara dengan Pertamina

Marwan memaklumi juga Walikota Lhokseumawe marah lantaran merasa tidak ikut dilibatkan. Namun, menurutnya, jika komunikasi dengan Jakarta terus dilakukan, tentunya walikota bisa memperoleh penjelasan yang gamblang.

"Tinggal bicarakan baik-baik saja karena aturan sudah jelas bahwa memang pemda berhak mendapatkan saham. Pemda itu kan butuh PAD untuk proses pembangunan," pungkasnya

Diberitakan sebelumnya, Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Senin (1/9), menuding  Pertamina selaku operator yang ditunjuk pemerintah pusat telah menyusun skenario dengan menciptkan perusahaan perusahaan seperti PT ABS, Perta Arun Gas, Pertagas dan PLN untuk menjadi pengendali aset PT Arun dan memarjinalkan pemerintah daerah.

“Ini penipuan gaya lama dan tidak berlaku lagi. Kita akan lawan agar hak-hak Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak diambil alih,” tegas Suadi Yahya.

Sekedar perbandingan dengan saat habis masa kontrak konsorsium perusahaan Jepang (NAA) di PT Indonesia Asahan Aluminium (NAA) pada Oktober 2013, hingga saat ini juga belum jelas jatah saham pemkab/pemko dan Pemprov Sumut.

Begitu kontrak NAA berakhir, 100 persen langsung dikuasai pemerintah pusat terlebih dahulu. Mengenai pemberian jatah saham ke pemda, dibahas belakangan, tergantung proses negosiasi dan kesiapan pemda sendiri terkait pendaaannya.

Yang pasti, pemerintah pusat sudah menjamin pemda akan mendapatkan saham. Hingga kini, dalam kasus PT Inalum, belum ada keputusan berapa persen saham yang diberikan untuk pemda. (sam/jpnn)