Wamenpan: Sekolah Kedinasan akan Direview Kembali
Senin, 19 Desember 2011 – 10:37 WIB
JAKARTA - Banyaknya sekolah kedinasan yang tidak berorientasi pada pelayanan publik, membuat pemerintah mengambil kebijakan mereview kembali. Sekolah kedinasan yang selama ini sok penguasa akan diubah menjadi pelayan masyarakat. Demikian dikatakan Wakil Menpan&RB Eko Prasojo di Jakarta. "Sekolah kedinasan akan kita review kembali. Pendidikan kedinasan harus berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya.
Harusnya di sekolah kedinasan diajarkan sesuatu yang baru dan disesuaikan dengan analis kebutuhan. Sehingga begitu lulus, lulusannya bisa menempati formasi yang dibutuhkan instansi.
"Jadi bukan instansi yang mencarikan formasinya, tapi sekolah kedinasan itu yang menyesuaikan dengan kebutuhan instansi," cetusnya.
Untuk menghindari penumpukan lulusan kedinasan, Eko mengatakan, pihaknya akan meminta setiap kementerian/lembaga penyelenggara sekolah kedinasan membuat usulan kebutuhan aparatur lengkap dengan penempatannya di mana. Itu berarti penerimaan siswa baru tidak mesti tiap tahun.
JAKARTA - Banyaknya sekolah kedinasan yang tidak berorientasi pada pelayanan publik, membuat pemerintah mengambil kebijakan mereview kembali. Sekolah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- Tokoh
Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
Minggu, 17 November 2024 – 18:55 WIB - Hukum
Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
Minggu, 17 November 2024 – 18:22 WIB - Hukum
KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
Minggu, 17 November 2024 – 17:25 WIB - Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Ketum GPMI Tolak Sikap Anies di Pilgub Jakarta 2024, Begini Alasannya
Minggu, 17 November 2024 – 15:01 WIB - Moto GP
Race MotoGP Barcelona: Pecco Bilang Ada 8 Pembalap akan Menghalangi Martin
Minggu, 17 November 2024 – 14:35 WIB - Jabar Terkini
Innalillahi! Bocil di Bogor Tewas Tenggelam di Lokasi Proyek Perumahan Aerum Park
Minggu, 17 November 2024 – 17:00 WIB - Pendidikan
Dituding Kampus Abal-Abal, UIPM Tunjukkan Bukti Terdaftar di Kemenkumham RI
Minggu, 17 November 2024 – 16:05 WIB