Wapres Ingatkan Para ASN, Tegas Banget, Tak Bisa Ditawar

Menurut Ma'ruf, dengan menjadi penyelenggara pemilu tingkat ad hoc, maka ASN tentu tetap netral, dengan tidak terlibat sebagai anggota partai atau terhindar dari kepentingan politik yang mengarahkan untuk memobilisasi massa, guna memenuhi suatu kepentingan politik.

"Kalau (jadi) penyelenggara, itu tidak harus kemudian tidak netral. Tetap netral dan sifatnya juga ad hoc. Nanti selesai (bertugas) dia kembali (bekerja) menjadi ASN," katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam kesempatan terpisah sebelumnya menyampaikan para ASN yang menjadi anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu harus cuti.

"Jadi, boleh ASN menjadi komisioner (anggota) di tingkat ad hoc, silakan, tetapi harus cuti."

"Itu sesuai dengan surat jawaban dari Menpan RB (Abdullah Azwar Anas) kalau tidak salah dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana)," katanya.

Sedangkan anggota KPU RI Parsadaan Harahap menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan terkait ASN yang menjadi anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu.

Menurut Parsadaan, hal itu merupakan bagian dari komitmen bersama bahwa pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan penyelenggara lainnya.

KPU menyadari perekrutan badan ad hoc tidak semudah merekrut anggota KPU kabupaten/kota atau provinsi. (Antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?