Warga Dua Kelurahan Tolak Kampung Deret

jpnn.com - KEBON SIRIH - Program renovasi dan rehabilitas permukiman kumuh atau program kampung deret tidak berjalan mulus. Salah satu program unggulan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) itu tidak diminati oleh sebagian warga calon penerima di Jakarta Pusat. Sebanyak 93 kepala keluarga (KK) di dua kelurahan di kota administratif itu menolak dana bantuan kampung deret.

Budi Siswanto, kepala Seksi Suku Dinas Perencanaan Perumahan dan Gedung Pemerintahan Jakarta Pusat merinci, 39 KK di antaranya tinggal di Kelurahan Cempaka Putih dan 54 KK lainnya di Kelurahan Utan Panjang. "Mereka menolak dan mengundurkan diri," kata dia Rabu (12/2).

Dia menjelaskan, para calon penerima bantuan sosial (bansos) kampung deret awalnya diperoleh lewat pendataan dari RT/RW. Lalu, diteruskan ke kelurahan dan berjenjang ke kecamatan, bagian sarana prasarana wilayah kota, suku dinas (sudin), dan dinas perumahan. Terakhir, pengambilan dana oleh warga.

Pihaknya membantu melengkapi jika warga salah mengisi saat pendataan. Pihaknya tidak terkait langsung dengan pencairan hingga perbaikan rumah. "Tetapi, untuk sarana fasilitas umum, sudin bertanggung jawab," ujar dia.

Fasilitas umum itu, lanjut dia, meliputi penerangan jalan, alat pemadam api, septic tank, dan jalan saluran air. "Untuk fasilitas umum itu, kita anggarkan Rp 20 miliar," jelas Budi.

Dia menambahkan, dana yang disediakan untuk satu bangunan sebesar Rp 1.500.000 per meter persegi. Jika luas maksimum bangunan 36 meter persegi, nilai bantuannya setara dengan Rp 54 juta per rumah.

Jika warga mempunyai luas tanah lebih dari 36 meter persegi, kelebihan biaya pembangunannya ditanggung sendiri. Pencairan bantuan lewat Bank DKI itu dilakukan dalam tiga tahap. Pertama 40 persen, kedua 40 persen, dan ketiga 20 persen. "Dananya tidak turun sekaligus," kata Budi. (bad/hen/dwi)