Warga Timor Leste Tuntut Australia Negosiasikan Batas Maritim

Lebih dari 10.000 orang menggelar unjuk rasa di luar Kedutaan Besar Australia di Dili, menyerukan Australia untuk menegosiasikan batas laut permanen di Laut Timor.

Penyelenggara unjuk rasa mengatakan, hubungan baik antara masyarakat Timor Leste dan Australia telah dilukai oleh kebijakan Canberra untuk "menduduki secara ilegal" wilayah laut Timor Leste dan "mengambil sumber daya dari negara kecil ini".

Dalam sebuah pernyataan, mereka mengklaim Timor Leste telah kehilangan 6,6 miliar dolar (atau setara Rp 66 triliun) dalam pendapatan minyak dan gas yang jatuh ke Australia di bawah pengaturan sementara atas pembagian sumber daya di antara kedua negara.

Awal pekan ini, mantan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, mengatakan, rakyat Timor Leste harus "berdiri teguh melawan Australia" dan bergerak bersama-sama untuk menuntut Canberra agar melakukan negosiasi soal batas-batas maritim dengan Dili, menurut hukum internasional.

Unjuk rasa pada hari Selasa (22/3) ini menarik perhatian kelompok masyarakat sipil, mahasiswa dan veteran kemerdekaan Timor Leste.

Unjuk rasa ini diselenggarakan untuk menandai keputusan Australia yang menarik diri dari yurisdiksi batas maritim yakni Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Timor Leste percaya jika batas maritim diputuskan di bawah UNCLOS, sebagian besar cadangan minyak dan gas di Laut Timor akan berada di dalam wilayah mereka.

Perdana Menteri Timor Leste, Rui Araujo, menulis kepada Perdana Menteri Malcolm Turnbull pekan ini, meminta untuk membicarakan batas laut permanen di Laut Timor.