Wiranto: Blok yang Ada Tidak Menarik

Tetapi Ngaku Belum Pikirkan Bikin Blok Baru

Jumat, 06 Maret 2009 – 21:28 WIB

Wiranto: Blok yang Ada Tidak Menarik - JPNN.COM

Foto : Agung Rahmadiansyah/Radar Surabaya/JPNN

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, mengaku tak tertarik dengan blok-blok politik yang saat ini ada. Mantan Panglima TNI yang sudah didaulat sebagai capres dari Partai Hanura ini, tak akan bersikap pragmatis dengan bergabung ke kubu capres tertentu sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pasti."Saya tak menolak itu (blok politik), tetapi saya belum tertarik bikin blok baru. Sudah ada Blok P, Blok M, Blok S. Kalau saya bikin blok, nanti malah sulit dihapal masyarakat," ujar Wiranto kepada wartawan di press room DPR RI, Jakarta, Jumat (6/3).

Menurut Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini, pembentukan blok maupun kubu politik adalah hal wajar dalam dinamika politik. Hanya saja, katanya, akan lebih efektif jika koalisi untuk membentuk poros maupun blok itu dimatangkan setelah pemilu legislatif."Akhirnya, nanti koalisi akan terbangun setelah pemilu legislatif. Itu (blok yang sudah ada) kan supaya masuk koran saja. Bisa saja saya bikin blok jungkir-balik, pasti rame itu. Tetapi mendingan saya konsentrasi dulu untuk pemilu legislatif," ucapnya.

Disinggung tentang pembicaran pra-koalisi dengan kekuatan politik lain, Wiranto memang tidak menafikannya. Namun demikian, lagi-lagi Wiranto menyatakan tak mau bersikap pragmatis. Koalisi yang akan dibangun Hanura, katanya, harus berdasarkan kerangka ideologis. "Saya akui koalisi itu kan kadang pragmatis. Tetapi saya mau bangun koalisi yang dasarnya idealisme. Koalisi jangan karena pragmatisme politik," tandasnya.

Selain itu, ditanya soal maraknya tuntutan untuk melakukan kembali amandemen UUD 45, Wiranto mengingatkan agar amandemen kelima UUD 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 45) tidak lagi diserahkan ke politisi.“Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum yang mengatur hidup hajat orang banyak, sementara politisi memperjuangan kepentingan partai politik. Agar Undang-Undang Dasar dapat mengatur hajat orang banyak secara adil, sebaiknya amandemen harus dilakukan oleh arsitek konstitusi, bukan politisi” ujarnya.