Wow Banget! Pernyataan Ibu Wali Kota Ini Lugas

jpnn.com -  

JPNN.com – Kota Bontang, Kalimantan Timur, sedang mengalami masalah keuangan. Pada 2016, APBD mencapai Rp 1,9 triliun.

Namun untuk 2017, angka tersebut raib Rp 1,1 triliun atau hanya menjadi Rp 865 miliar.

Hal itu terungkap dari Sidang Paripurna DPRD Bontang dengan agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2017, kemarin (23/12).

Kendati telah disahkan, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni merasa khawatir dengan tindakan pemerintah pusat yang dirasa kurang adil. Khususnya terkait dana bagi hasil (DBH).

Makanya, Neni mengajak semua elemen untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Karena kita (Bontang, Red) dizalimi dengan pembagian dana perimbangan dari pemerintah pusat,” seru Neni, saat menyampaikan pendapat akhirnya.

Dijelaskan Neni, pada APBD 2017, pendapatan daerah diprediksi sebesar Rp 865,3 miliar. Bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 146,9 miliar, dana perimbangan Rp 611,2 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 107, 075 miliar.