Wow! Ternyata Melibatkan Adik Petinggi Kemenag

Dia berharap sebelum menentukan pilihan travel, masyarakat mengecek dulu daftar penyelenggara haji dan umrah yang resmi di Kemenag.

Budi juga mengatakan Amphuri selalu melakukan pembinaan ke anggotanya. Supaya menjalankan bisnis travel haji dan umrah dengan benar. Sebab baginya travel haji dan umrah beda dengan travel wisata. 

"Perlu diingat ada unsur ibadahnya," katanya. Dia juga berharap pemerintah bersikap tegas kepada travel nakal.

Terpisah, Inspektur Jenderal Kemenag M. Jasin menyebutkan sejauh ini ada delapan penyedia jasa ibadah haji yang terseret dalam kasus tersebut. Perinciannya, 7 travel dan 1 kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). 

Perusahaan itu tersebar di 10 provinsi. Jasin memastikan, semua perusahaan tersebut tidak terdaftar di Kemenag alias ilegal. 

”Karena tidak berizin, maka pelanggaran yang dilakukan sudah masuk ranah hukum,” jelasnya saat konferensi pers di kantor Kemenag Jakarta, kemarin. 

Sayangnya, Kemenag belum merilis secara detail nama perusahaan travel dan KBIH tersebut. Jasin berdalih, pihaknya masih melakukan penelusuran dan identifikasi untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak berizin.

”Kami terus melakukan identifikasi bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak berizin, maka semuanya tidak bisa dikategorikan sebagai PPIU (penyelenggara umroh) dan PIHK (penyelenggara haji khusus),” jelasnya.