Zona Merah Covid-19 Banyak, Ketua DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Jadwal Pilkada

Justru republik ini akan makin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu, sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat.

“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini. Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi. Nah, pilkada ini menurut saya, salah satu anggaran belanja yang bisa ditunda,” kata dia.

La Nyalla mengungkapkan bahwa untuk pilkada Desember nanti, KPU sudah mengajukan tambahan anggaran Rp 535,9 miliar.

KPU memang mengajukan tambahan anggaran di luar yang sebelumnya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan.

Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih sebesar Rp 263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Rp 259,2 miliar, serta Rp 10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp 2,1 miliar untuk PPK.

Sebelumnya, Bawaslu pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Di antaranya kecemasan dan kekhawatiran petugas penyelenggara pilkada meskipun bekerja dengan protokol kesehatan.

Dari sisi pemilih, dimungkinkan terjadi penurunan pengguna hak suara, bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. Selain itu ada pula kerawanan politik uang, mengingat masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang sulit. (boy/jpnn)