Zulkifli Hasan Pastikan MPR tak Sembarangan Amandemen Konstitusi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini  hampir semua parpol sepakat perlunya haluan negara semacam GBHN. Namun dia tegaskan, MPR tidak akan sembarangan mengubah konstitusi untuk memasukkan ketentuan tersebut.

"Ini menyangkut konstitusi, kita harus bicara kepada semuanya.  Ini milik Indoneisia, milik kita. Maka harus diperluas ownership-nya," ujar Zulkifli Hasan ketika tampil sebagai pembicara penutup di seminar nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN) di Hotel NAM Center Kemayoran, Jakarta, Jumat (4/3).

Oleh karena itu, lanjut Zulkifli Hasan, MPR sudah mengambil keputusan melalui rapat gabungan -- sebuah rapat untuk mengambil putusan tertinggi -- karena ini menyangkut konstitusi maka rakyat harus tahu. Untuk itu, rapat memutuskan akan  melakukan tahapan-tahapan.

"Kalau dulu, semangat mengubah konstitusi sampai empat tahap, nah sekarang kita harus hati-hati," ujar Zulkifli Hasan seraya menjelaskan tahapan-tahapan yang dimaksud.

Karena ini masalah haluan negara maka terlebih dulu akan didiskusikan dengan 50 perguruan tinggi di Indonesia.  Tujuannya untuk mendapatkan masukan apakah haluan negara memang perlu diamandemen.

Selanjutnya MPR  juga akan mengajak  bicara para pakar hukum tata negara, ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Budha, Hindu dan sebagainya.

Tahap berikutnya, lanjut Zulkifli Hasan, akan ada seminar-seminar, public hearing, dan terakhir kemungkinan MPR akan tanya kepada rakyat. "Nanti kalau sudah ada keputusan: ya, kita perlu haluan negara berikut isinya, baru kita lanjutkan dengan partai politik untuk  melakukan tahapan selanjutnya. Tapi kalau keputusannya nanti dulu, ya sudah," ujar Zulkifli Hasan.

Tapi, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa ini masalah haluan negara, jangan dikaitkan dengan sistem presidensiil atau parlementer. Sebab ada ketakutan Indonesia akan bergeser kembali ke sistem parlementer. "Ini hanya bagaimana Indonesia memiliki visi haluan negara," tegas Zulkifli Hasan. Sedangkan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut Zulkifli Hasan, haluan negara ini menjadi penting untuk menyikapi perkembangan terakhir, terutama menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA). Tentu haluan negara yang dibutuhkan adalah haluan negara yang konprehensif, bagaimana menghadapi 100 tahun mendatang.

Haluan negara yang dimaksudkan oleh  Zulkifli Hasan adalah haluan negara yang bukan hanya menyangkut kebijakan ekonomi, melainkan juga  sosial budaya, politik dan keamanan, dan wawasan kebangsaan. (adv)