10 Daerah Terima Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden

Jumat, 25 April 2014 – 12:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha pada 10 daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/4).    

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menerima penghargaan itu sejak dihidupkan kembali pasca reformasi. Sedangkan untuk kategori kota, gelar tata kelola pemerintahan terbaik jatuh pada Kota Cimahi Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kota Depok Jawa Barat dan kota  Tangerang. Sementara itu Kabupaten Pacitan dan Jombang, serta Kabupaten Sleman DIY mendapat Parasamya Purnakarya Nugraha untuk kategori kabupaten.

BACA JUGA: PT DKI Tetap Vonis Luthfi 16 Tahun Penjara

"Atas nama negara, pemerintah dan pribadi saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada daerah yang menerima penghargaan. Saya harap saudara-saudara bisa mempertahankan prestasi itu," ujar Presiden dalam sambutannya.

Penghargaan yang diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVIII ini dihadiri oleh sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah kepala daerah. Penghargaan yang diterima para kepala daerah berupa tropi dan panji, sehingga  bisa diarak di daerah masing–masing. Penyerahan pada kepala daerah kabupaten/kota dilakukan oleh para gubernur di hadapan Presiden.

BACA JUGA: LPSK Konfirmasikan Temuan ke Kepala TK JIS

"Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha berbeda dengan penghargaan lainnya karena penilainnya dilakukan secara menyeluruh tidak, dan tidak terfokus pada satu aspek saja. Penilaian dilakukan oleh banyak kementerian,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga hadir dalam kegiatan itu.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Djoehermansyah Djohan mengatakan, penilaian ini didasarkan pada bagaimana daerah menjalankan 34 urusan kewenangan yang diserahkan dari pusat ke daerah. Kriteria penilaian mencakup 600-an item. Tangerang misalnya, kata dia, mendapat Parasamya Purnakarya Nugraha karena pelayanan publik maju, pelayanan pemerintahan memilik skor tinggi, dan pelibatan masyarakat cukup baik.

BACA JUGA: Kepala TK di JIS Penuhi Panggilan LPSK

“Tangerang ini menarik, karena sebelumnya masuk kategori rendah. Wali kota sebelum sekarang Wahidin Chalid menyurati Kemendagri, lalu kami balas begini lho,  wali kota kemudian terpicu untuk memperbaiki kinerjanya,” kata  Djohermansyah.

Sejumlah daerah yang tahun lalu menonjol seperti Surabaya, Bojonegoro, Bantaeng, Bandung dan DKI Jakarta,  tidak mendapat penghargaan  ini, karena  prestasinya masih bersifat sektoral alias belum menyeluruh mencakup aspek-aspek kewenangan daerah. Selain itu beberapa daerah juga baru setahun atau dua tahun menunjukan prestasi yang signifikan.

Penilaian dilakukan dengan menggelar desk evaluation, yakni mencermati informasi dan data dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan menggunakan kriteria Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan). Selain itu  juga mengaplikasikan Common Sense Survey khususnya kepada daerah-daerah yang masuk nominasi berkinerja paling tinggi melalui kunjungan lapangan.

Mendagri Gamawan Fauzi menjadi Ketua EEPPD tingkat nasional, didukung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri atas pejabat Eselon I yang merepresentasikan Tim Nasional.

Parasamya Punakraya Nugraha sebelumnya merupakan penghargaan untuk daerah pada masa orde baru dan diberikan lima tahun sekali. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dianggap sukses melaksanakan Program Pembangunan Lima Tahun atau Pelita. Seiring dengan tak berlakunya kembali sistem Pelita di masa reformasi, penghargaan ini hilang.

Sejak 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji langkah menghidupkan kembali Parasamya Purnakarya Nugraha. Kabupaten Sleman Yogyakarta yang tahun ini mendapat  penghargaan, juga pernah menerima anugrah Parasamya Punakraya Nugraha pada masa Orde Baru.(flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipanggil KPK, Direktur Produksi PNRI Irit Bicara


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler