jpnn.com, JAKARTA - 12.000 personel gabungan TNI-Polri akan diterjunkan dalam pengamanan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan akan dilakukan pada titik-titik kerawanan di ibu kota.
“Tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Ketua MK (Anwar Usman), Pak Sekjen MK, dan Pangdam. Untuk pengamanan persidangan di MK, kami melibatkan gabungan TNI-Polri, Pemerintah Daerah termasuk Pamdal yang ada di MK itu kurang lebih 12.000 personel yang disiapkan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).
BACA JUGA: Sekjen Fornas: Maruf Amin Tidak Menyalahi Aturan
BACA JUGA: Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Wiranto Berharap Tidak Ada Pengerahan Massa ke MK
Gatot menuturkan, 12.000 personel gabungan TNI-Polri tersebut ditugaskan khusus untuk pengamanan di sekitar gedung MK. Sedangkan, titik-titik kerawanan lainnya juga turut ditingkatkan pengamanannya.
BACA JUGA: Arief Poyuono: Jokowi - Maruf Harus Didiskualifikasi!
“Keseluruhan itu berjumlah lebih-kurang 47 ribu yang kami siapkan. Itu dengan Polres-Polres yang ada, kemudian juga Kodim-Kodim yang ada,” ucap Gatot.
Pihak kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas saat sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga berlangsung. Nantinya, sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Utara, hingga Jalan Gajah Mada akan dilakukan penutupan.
BACA JUGA: Sambil Tertawa, Kiai Maruf Benarkan Pernyataan Bambang Widjojanto
“Itu kami lakukan penutupan jalan supaya memberikan rasa aman dan nyaman juga yang melakukan persidangan baik termohon, pemohon, ketua, dan masyarakat. Tentu kami antisipasi lah,” jelas Gatot.
BACA JUGA: Sengketa Pilpres 2019: 9 Hakim MK Dikawal Ketat Aparat
Sekertaris Jenderal (Sekjen) MK Guntur Hamzah menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk menjaga keamanan di MK. Koordinasi terkait keamanan itu agar sidang PHPU 2019 berjalan lancar.
“Kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan baik kepada Polri maupun TNI. Jadi, media semua lihat, bagaimana ketatnya di MK. Itu semua dalam rangka untuk memastikan keamanan di sekitar MK. Insya Allah sesuai dengan protap keamanan lembaga negara yang menyelenggarakan acara seperti ini,” ungkap Guntur.
Selain area kantor, kata Guntur, fokus keamanan juga mengarah ke sembilan hakim MK. Setidaknya empat personel kepolisian disiagakan, untuk menjaga keamanan sembilan hakim MK.
“Kami mulai dari pengamanan Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, pengawalan dari rumah ke kantor, di kediaman. Bahkan di daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para Yang Mulia Bapak Ibu Hakim,” tuturnya.
Lebih jauh, Guntur menyampaikan, pengamanan terhadap sembilan hakim dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2019. Pengamanan itu diberikan sehari sebelum KPU mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2019 yang jatuh pada 21 Mei 2019.
“Sesuai rencana, pengamanan kepada hakim sampai tanggal 9 Agustus 2019,” pungkasnya. (jpc/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sengketa Pilpres 2019: 9 Hakim MK Dikawal Ketat Aparat
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti