jpnn.com - SURABAYA – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih menyisakan masalah. Puluhan warga Selasa (8/7) mengadu ke Komisi D DPRD Surabaya karena terbebani biaya masuk ke sekolah swasta yang mencapai jutaan rupiah.
Salah seorang di antara mereka adalah Murdiana, warga Jl Petemon. Dia hendak memasukkan anaknya ke SMK Rajasa di Jl Genteng Kali. Sekolah memintanya menyediakan dana hingga Rp 3,8 juta.
BACA JUGA: Polisi Amankan 2 Kg Emas Ilegal
Karena hanya ibu rumah tangga biasa dan suaminya bekerja sebagai sopir, Murdiana tidak mampu. Dia menyodorkan surat keterangan miskin (SKM). Namun, sekolah hanya memberikan diskon tidak seberapa besar. Jadi, Murdiana masih berkewajiban membayar Rp 2,9 juta.
Menurut sekolah, uang tersebut merupakan biaya pendaftaran. ’’Uang segitu juga besar. Saya heran, mau sekolah saja di Surabaya itu kok susah ya, Pak,” terang Murdiana kemarin.
BACA JUGA: Ratusan CJH Belum Lunasi BPIH
Dia lantas mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Surabaya. Selain Murdiana, banyak lagi wali murid yang mengadukan persoalan sama.
Dewan mengidentifikasi sekolah-sekolah yang menolak tersebut. ”Sampai 14 sekolah,” jelas Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono.
BACA JUGA: PNS Terima Rapel Kenaikkan Gaji Januari-Juni 2014
Menurut dia, sekolah yang mempersulit warga tidak mampu tadi perlu dipanggil ke kantor dewan. Sebab, menurut Perda No 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap sekolah, negeri maupun swasta, perlu memberikan jatah kursi kepada siswa miskin sebesar 5 persen.
Dia mengatakan, tidak ada alasan bagi sekolah memungut uang sebanyak itu kepada warga tidak mampu. Sebab, bagi siswa tidak mampu, sebagian biayanya sudah ditanggung pemerintah kota. Di antaranya, biaya operasional yang selama ini dikucurkan dalam bentuk bopda. Juga biaya personal dengan membantu anggaran pemberian seragam dan peralatan sekolah. Dengan anggaran tersebut, seharusnya beban pendidikan menjadi ringan. Bukan malah mencekik.
”Saya ingatkan, kalau sekolah masih mempersulit, saya tak segan-segan meminta pemkot untuk mengevaluasi pengucuran bopda ke sekolah-sekolah itu,” jelas Baktiono kemarin.
Baktiono mengatakan, selain memanggil sekolah, pihaknya akan meminta penjelasan dispendik terkait masalah itu. ”Sebagai regulator, mereka seharusnya bisa menyelesaikan persoalan ini,” kata politikus PDIP itu.
Secara terpisah, Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan mengatakan, sesuai perda, sekolah swasta juga wajib memfasilitasi program mitra warga. Kuotanya 5 persen. ”Jadi, jika sekolah X menampung 100 siswa, siswa gakin yang diterima 5 persennya atau lima orang,” jelas Ikhsan. Program itu sudah berlangsung dua tahun. Karena itu, menurut Ikhsan, tidak mungkin sekolah tidak mengetahuinya.
”Kami berharap sekolah swasta mendukung program ini. Apalagi sekolah tidak ketanggungan biaya karena sudah ada bopda dan biaya personal dari pemkot,” jelas mantan kepala bapemas KB itu.
Ikhsan menjelaskan, pemberian seragam gakin tahun ini bahkan bukan hanya untuk siswa baru. Tapi, juga terhadap siswa kelas II-VI SD, kelas VIII-IX SMP, dan kelas XI-XII SMA. Saat ini dispendik juga sedang menggalang partisipasi masyarakat untuk membantu mereka. Baik melalui komite sekolah, CSR perusahaan, lembaga, maupun perorangan.
Selain itu, dispendik meminta bantuan sekolah swasta yang mau ngopeni mereka. ”Kami mempunyai database siswa gakin. Jika ada yang mau bantu, dispendik akan menghubungkan mereka kepada siswa atau langsung ke sekolah,” ujarnya. Saat ini, sebut Ikhsan, sudah ada beberapa yayasan, lembaga, dan sekolah yang memberikan bantuan. Dia berharap masyarakat luas mau menyusul.
Terkait sekolah yang tidak mau menerima siswa gakin, dispendik berjanji untuk mengeceknya. Sebab, seharusnya mereka menjalankan program mitra warga. Apalagi sebelum PPDB, dispendik sudah mengingatkan lagi tentang program tersebut. (git/kit/c6/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyuluh Pertanian Dapat Motor Baru
Redaktur : Tim Redaksi