jpnn.com - JAKARTA - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menduduki kursi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022.
Berikut kekuatan atau keunggulan Bahtiar sehingga dinilai paling layak menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, dirangkum dari pendapat sejumlah pengamat politik dan pakar hukum.
BACA JUGA: Prof Jimly: Bahtiar Pj Gubernur DKI Sukseskan Program Prioritas Presiden soal IKN, Ada Datanya
1. Netral dari Polarisasi Politik Masa Lalu
Sebagai birokrat murni dan kini menduduki jabatan eselon I Kemendagri, Bahtiar dikenal sebagai sosok yang konsisten menjaga sikap netral dan rajin menggaungkan pentingnya netralitas ASN.
BACA JUGA: Survei Terbaru soal Pj Gubernur DKI, Warga Jakarta Maunya Bahtiar, Angkanya Telak
Pengamat politik Arif Nurul Iman mengakui track record Bahtiar soal netralitas.
“Maka, Pj gubernur DKI Jakarta harus mampu meredam polarisasi politik 2024. Pak Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) juga punya pengalaman menjadi Pj gubernur. Pak Bahtiar jauh lebih berpengalaman dari calon lainnya,” ujar Arif Nurul Iman yang juga Direktur Eksekutif IndoStrategi Research & Consulting, pada diskusi bertema “PJ Gubernur DKI Jakarta & Upaya Meredam Polarisasi Politik”, yang digelar secara daring dari Jakarta, Sabtu (1/10).
BACA JUGA: Calon Pj Gubernur DKI Mengerucut 2 Nama, Politikus Senior: Doktor Bahtiar Memang Mumpuni
2. Netral dan Tidak Terseret Politik Identitas
Sejak menduduki jabatan Kasubdit Ormas Kemendagri, Bahtiar sudah biasa berkomunikasi dan dengan para pimpinan ormas dengan beragam warna identitas.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Prof Ryaas Rasyid mengakui, disbanding 2 calon Pj Gubernur DKI lainnya, Bahtiar memiliki posisi yang lebih netral.
"Dan yang palling penting para pejabat di Kemendagri memiliki sikap netral dan tidak mungkin akan mengarah ke mana-mana dan pastinya akan menjalankan arahan dari Presiden. Bahtiar juga memiliki pengalaman menjadi Pj Gubernur di Kepri," ujar Ryaas Rasyid saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta, di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Rabu (28/9).
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai Bahtiar paling netral dibanding kandidat lain.
"Dalam arti, memang karena tugas dia sebagai Dirjen Kemendagri, kalau yang lain punya kemiripan seolah-olah mereka punya beking," kata Hendri beberapa waktu lalu.
3. Konsisten melakukan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar membawahi sejumlah direktorat, antara lain Direktur Bina Ideologi dan Wasbang.
Bahtiar juga membawahi Direktur Politik Dalam Negeri, yang antara lain mengurus pelayanan dan hal-hal terkait partai politik.
Selain itu, ada Direktur Ormas, tupoksi melayani urusan ormas dan NGO/masyarakat sipil. Bahtiar sendiri pernah menduduki jabatan tersebut.
4. Kemampuan Berkomunikasi soal Politik
Bahtiar memiliki kemampuan berkomunikasi soal politik sehingga dipercaya menduduki jabatan yang berkaitan dengan ormas dan partai politik, yakni sebagai Kasubdit Ormas, Direktur Poltik Dalam negeri yang melayani parpol.
Kemampuannya dalam berkomunikasi dan punya hubungan baik dengan jurnalis, mendapat pengakuan Mendagri Tjahjo Kumolo (almarhum) yang menunjuknya sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro menilai Bahtiar merupakan sosok yang tepat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Beliau ini juga sangat fasih mengurus daerah, 'networking' yang luas dengan akademisi, dengan intelektual, LSM, media, cukup baik hubungannya," kata Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro beberapa waktu lalu.
Prof Siti menilai Bahtiar memiliki kemampuan mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Terbukti pernah dipercaya menjadi Pj Gubernur Kepri.
"Pak Bahtiar sudah malang melintang di Kemendagri dan mengurus tentang pemilu," ujar Siti, dikutip dari Antara.
5. Kapasitas Intelektual Mumpuni
Bahtiar, yang merupakan doktor Ilmu Pemerintahan, punya hubungan baik dengan kalangan akademisi, kaum cerdikiawan, dan masyarakat sipil.
Terbukti, Bahtiar saat ini menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
6. Kemampuan Berkoordinasi dengan Unsur Forkopimda
Bahtiar sudah biasa berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda (DPRD, TNI, Polri dan Kejaksaan).
Saat menjadi Pj Gubernur Kepri, hubungan Bahtiar dengan unsur Forkopimda di sana sangat baik.
Selain itu, sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar juga membawahi Direktur Kewaspadaan Nasional, yang tupoksinya mengurus soal Forkopimda, komunitas intelijen, dan penanganan konflik.
Direktur Kewaspadaan Nasional merupakan unsur Komunitas Intelijen Pusat dan Daerah.
Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshidiqie mengakui Bahtiar sudah terbukti punya kemampuan berkoodinasi, baik dengan Forkopimda, dan juga DPR RI.
Bahtiar yang kerap terlibat dalam tim perumusan sejumlah peraturan perundang-undangan, sudah biasa berkoordinasi dengan DPR RI.
Hal ini penting karena tugas Pj gubernur DKI Jakarta ke depan antara lain menyukseskan program prioritas Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Hal ini terkait dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengamanatkan paling lama 2 tahun ke depan harus dilakukan revisi terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prof Jimly yang merupakan Anggota DPD RI 2019-2024 dari Dapil DKI Jakarta itu mengatakan, begitu menjabat, Pj gubernur DKI Jakarta harus segera melaksanakan tugas penting, yakni ikut menyiapkan revisi UU No.29 Tahun 2007.
Dari tiga calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD, menurut Prof Jimly, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar lah yang paling siap mengemban tugas tersebut.
"Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru harus bisa dan mampu bersinergi dengan Kemendagri dan dengan DPR RI untuk menyelesaikan UU yang baru. Dari tiga calon, yang punya pengalamam legislasi UU dan sudah biasa jadi tim penyusun UU adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum," kata Prof Jimly.
7. Mampu Mengelola Persatuan Kesatuan
Sebagai Dirjen Polpum Kemenagri, Bahtiar membawah seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seluruh Indonesia.
Pengakuan kinerja Bahtiar yang pernah menjadi Pj Gubernur Kepri dan saat ini Dirjen Polpum Kemendagri, terungkap darihHasil survei Trust Indonesia Research & Consulting
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahtiar mencapai 76,2 persen,” kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Ahmad Fadli saat memaparkan hasil surveinya, Sabtu (1/10).
8. Sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar merupakan mitra utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaaan ideologi pancasila.
9. Bahtiar sebagai Dirjen Polpum Kemendagri merupakan mitra utama Kemenko PMK dalam pembinaan revolisi mental khususnya Indonesia Bersatu.
10. Menjaga Kerukunan Umat Beragama
Sebagai Dirjen Polpum, Bahtiar sukses mendukung pembinaan kerukunan umat bersama, bersama Kementerian Agama.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan binaan kemendagri dan kemenag. Juga Forum Pembauran Kebangsaan.
Sebagai Diren Polpum, Bahtiar juga membawahi Direktur Ekososbud yang menangani FKUB dan kerukunan sosial.
11. Tim Konseptor UU Pemilu
Saat menjabat sebagai Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar sukses merancamg dan memimpin tim konseptor penyusun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Doktor Bahtiar memang mumpuni sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Kita juga tahu beliau termasuk arsiteknya beberapa undang-undang politik," kata politikus senior Priyo Budi Santoso saat diskusi bertema “Jakarta Barometer Politik Nasional, Sebuah Harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”, di Jakarta, Kamis (29/9).
12. Menyukseskan Beberapa Agenda Presiden di Bidang Politik
Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar sukses menyelesaiakn beberapa agenda utama Presiden di bidang politk, yakni:
A. Perumusan Perpu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangPerpu UU Pilkada 2020.
B. Tim penyusun UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
C. Ketua Tim Penyusun UU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
D. Tim Penyusun RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (2022) yang sedang berproses menuju pengambilan keputusan di tingkat paripurna.
13. Bahtiar inisiator Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Acara sukses dan mendapat penghargaaan Rekor MURI. (Museum Rekor Dunia-Indonesia).
14. Sewaktu menjadi Pj Gubernur Kepri, Bahtiar sukses mencanangkan kembali pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Bahtiar mampu mengeksekusi dalam waktu singkat proyek prioritas nasional tersebut.
15. Pengalaman sebagai Dirjen Sudah Cukup
Sejumlah pencapaian dan pengalaman Bahtiar sebagai Dirjen Polpum sebenarnya sudah cukup menjadi modal menghadapi tantangan dinamika sosial politik di Jakarta.
“Dengan jabatannya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, saya kira Pak Bahtiar bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi di Jakarta, baik sekarang maupun ke depannya,” kata Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana.
"Untuk itu, Pak Bahtiar sangat cocok dan tepat jika dipercaya menjadi Pj. Gubernur DKI,” kata pria bergelar doktor itu. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu