jpnn.com, SURABAYA - Bawaslu Jatim mendapati 16 pegawai negeri dari beberapa daerahd ikut dalam kegiatan yang berhubungan dengan pilkada.
Di antaranya deklarasi dukungan calon tertentu, hingga mengantarkan calon mendaftar ke KPU.
BACA JUGA: Gara-gara Via Vallen, Pemkab Ditegur Panwaslu
Padahal dalam aturan, yakni Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah (PP) no 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah jelas mengatur larangan keterlibatan PNS/ASN.
"Pejabat pemerintah, termasuk kepala desa dilarang melibatkan diri dalam proses kegiatan paslon, baik sebelum ditetapkan maupun sesudah ditetapkan," ujar Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Jatim.
BACA JUGA: Puti Guntur Minta Warga Jatim tak Lupa Sejarah
Amin menjabarkan, dari 16 ASN, 3 di antaranya di Bangkalan, yakni 2 guru PNS dan 1 ajudan yang didapati mengantarkan salah satu paslon mendaftar di KPU.
Kemudian sebanyak 12 kepala desa di Ponorogo dalam kegiatan yang digelar Paguyuban Kepala Desa berinisiatif mendukung salah satu cagub, yakni Gus Ipul.
BACA JUGA: Ups..KPU Gugurkan Pasangan Calon Ini
Kemudian 1 orang ASN, yakni Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasipenma) Kemenag Tuban yang berfoto selfie bersama paslon Gus Ipul-Puti dengan lokasi kejadian di Bangkalan saat sedang ziarah di Makam Ra Cholil.
Amin menegaskan, dari 3 temuan itu, 2 temuan sudah dipanggil oleh Panwaslu, yakni Bangkalan dan Ponorogo. Keduanya membenarkan hal itu.
"Posisi Panwaslu terkait hasil klarifikasi hanya sebatas memberikan rekomendasi ke pejabat berwenang dan yang memberikan sanksi adalah pejabat terkait. Sanksinya mulai dari sedang, yakni surat teguran, bahkan bisa sampai penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian," tegas Amin.
Amin menuturkan, untuk ASN Tuban pekan ini akan dipanggil Panwaslu untuk proses klarifikasi.
"Yang harus diperhatikan dan diingat oleh ASN maupun PNS adalah dituntut netralitasnya. Tidak hanya dibatasi saat dinas, bahkan diluar dinas pun, baik itu di rumah tetap harus netral, sehingga tidak diperbolehkan terlibat dalam aksi dukung-mendukung atau ikut serta dalam kegiatan calon dan itu jelas ada dalam aturan," tambahnya.
Bawaslu Jatim meminta pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Jatim untuk meningkatkan netralitas ASN di daerahnya.(end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengawas Pilkada Jatim Dapat Honor Rp 900 Ribu
Redaktur & Reporter : Natalia