jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republin Indonesia (PGRI) mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelesaikan persoalan guru yang lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi mengatakan bahwa dari 160 ribu guru yang lulus PPPK, baru 90 ribu atau 65 persen yang telah mendapatkan surat keputusan (SK) sebagai PPPK. Kemudian, lanjut dia, dari 193 ribu guru yang lulus sampai saat ini belum jelas formasinya.
BACA JUGA: Pesan Bupati Jabes kepada PNS, CPNS dan PPPK yang Menerima SK
“Padahal, dari awal digembar-gemborkan bahwa tersedia untuk rekrutmen 1 juta guru,” ujar Ketum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi dalam acara halalbihalal di Jakarta, Sabtu (21/5).
Menurut dia, hal ini merupakan persoalan serius.
BACA JUGA: Prihatin Nasib Guru PPPK di Surabaya, Khusnul Khotimah Minta BKN Melakukan Hal Ini
Sebab, lanjut Unifah, amanat UU Guru dan Dosen menyebutkan bahwa ketersediaan jumlah guru, kualitas, kompetensi, penyebaran, serta kesejahteraannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda.
Selain itu, lanjut Unifah, belum lagi dengan isu soal tidak adanya kesempatan bagi para calon guru untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Jadi, ini adalah persoalan serius, menyangkut keberlanjutan generasi muda yang potensial yang tertarik menjadi guru,” ungkapnya.
BACA JUGA: Bupati Sutinah Suhardi Menargetkan Mengangkat 2.000 PPPK Tahun Ini
Dia menambahkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga tidak jelas di dalam peta jalan maupun RUU Sisdiknas.
Oleh karena itu, PGRi selalu bersikap kritis dan terbuka untuk melakukan dialog.
Persoalan sekolah swasta yang pada umumnya untuk menampung anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri kurang dapat perhatian.
"RUU Sisdiknas yang dibuat tergesa-gesa juga menjadi perhatian PGRI agar persoalan-persoalan penting menyangkut masa depan bangsa itu sebaiknya didiskusikan secara terbuka melibatkan para ahli dan masyarakat agar menjadi pedoman dan arah bagi kelangsungan pendidikan yang bermutu,” kata Unifah.
Pihaknya terus membangun silaturahmi dengan berbagai pihak dengan pemerintah, pemda agar tercapainya kejelasan, khususnya tentang status guru, guru honorer yang saat ini masih belum jelas.
“Semoga dengan acara ini, kita makin membuka ruang bersama bagi kepentingan masa depan bangsa dan PGRI akan selalu berusaha menjadi rumah besar yang nyaman bagi guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan di Indonesia,” ucap Unifah Rosyidi. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi