1,8 Juta WP Tunggak Pajak

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kesulitan menagih piutang pajakSebab, tagihannya tersebar di banyak wajib pajak (WP)

BACA JUGA: Korea Agresif Tanam Modal

Dirjen Pajak AFuad Rahmany mengatakan, jumlah WP yang menunggak pajak mencapai 1,8 juta

BACA JUGA: Bawahan Langgar UU, SBY Diminta Tegas

”(Tunggakannya) kecil-kecil, tetapi banyak kalau dijumlahkanAda 1,8 juta WP,” kata Fuad di Jakarta, Kamis (9/6).

Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2010 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, piutang pajak masih mendominasi piutang negara dengan jumlah Rp 70 triliun

BACA JUGA: SBY Ajak Masyarakat Ikut Gerakkan Ekonomi

Fuad mengatakan, jumlah tersebut merupakan akumulasi selama bertahun-tahun.”Model tunggakannya pun bermacam-macam,” jelas FuadAda yang memang tidak mau membayar, kabur, hingga ada yang usahanya sudah tutup”Jadi tidak bisa ditagih,” kata Fuad

Selain itu, ada yang masih mengalami proses penagihan atau berselisih dan mengajukan banding di pengadilan pajak hingga Mahkamah Agung“Ada yang bandingJadi, kami sudah hitung piutang pajak, tetapi dia tidak mau dan masih mau berselisihLalu, kasusnya naik ke pengadilan, itu bisa setahun atau dua tahunSaat banding, dia kalah di pengadilan pajakDia banding lagi ke Mahkamah AgungNah, putusan  PK (peninjauan kembali) itu kan lama,” beber Fuad.

Menurut dia, banyak pula piutangnya kecil, namun tersebar di banyak WP”Ada yang jumlah (tunggakannya) seratus perak, ada yang seribu rupiah, ada sepuluh ribu rupiahJadi kecil-kecil, namun jumlahnya banyak.” Tutur mantan ketua bapepam itu.
Banyaknya kombinasi WP tersebut mengakibatkan penagihan terkendala”Itu kombinasi berbagai elemenAda yang pribadi dan perusahaanYang paling banyak malah PBB (pajak bumi dan bangunan)Jadi, yang kecil-kecil banyakDi desa-desa, banyak yang belum bayarSusah ditagih,” katanya.

Fuad berjanji memperbaiki monitoring penagihan piutang pajak“Sekarang kami perbaiki sistemnya, monitoringnyaKami perbaiki untuk mulai menagih satu-satu,” tegasnyaPenguatan di penegakan hukum pun mesti diperbaiki”Sebab, mereka kan suka ngeles,” pungkasnya(sof/c8/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BP Migas Tolak Pejabat Pilihan Darwin