jpnn.com - PEKANBARU - Biaya untuk penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Riau jelas tidak sedikit. Tahun 2014 saja BNPB harus menggelontorkan hingga ratusan miliar. Itu baru satu pos saja. Belum lagi semua instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas sosial hingga Satpol PP, punya anggaran sendiri untuk menanggulangi datangnya bencana asap.
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan mengatakan bahwa mengalokasikan anggaran pemadaman, bukanlah solusi konkrit bagi masyarakat. Apalagi asap di Riau ini sudah sangat lama terjadi.
''Anggaran di pemerintah itu posnya adalah anggaran memadamkan api. Nah, ini dipertahankan selama 18 tahun,'' kata Riko pada Pekanbaru Pos, kemarin (6/9).
BACA JUGA: Seperti Inilah Curahan Hati Suryadharma Ali
Secara tidak sadar kata Riko, sebenarnya anggaran itu hanya mengakomodir perbuatan manusia serakah. Yakni para oknum yang dengan sengaja membakar lahan dan tidak dihukum sesuai aturan. Pembiaran yang disengaja.
''Kalau pemerintah hanya menganggarkan pemadaman api saja, tanpa ada upaya pencegahan, maka persoalan asap di Riau tidak akan pernah selesai,'' kata Riko.
BACA JUGA: Ketua DPRD Sumut Diperiksa KPK?
Padahal upaya pencegahan jauh lebih penting, termasuk ketegasan kebijakan dan penindakan hukum.
Bertahun-tahun selalu menjadi daerah bencana asap, kata Riko, hal itu menandakan ada tata kelola yang salah di jajaran pemerintah. Salah satunya adalah tata kelola sumber daya alam gambut.
''Ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres,'' kata Riko.
''Harapan kita pemerintah melihat ke akar permasalahannya, bukan sekedar melakukan pemadaman. Tapi bagaimana caranya bencana asap ini tidak terjadi lagi,'' tegasnya.
Perihal mahalnya biaya pemadaman api menggunakan water bombing, diungkap Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsekal Pertama Henri Alfiandi.
''Bayangkan saja, untuk melakukan pemadaman api butuh Rp 2,5 juta per menit. Hitung saja kalau pemadaman setiap hari dilakukan selama lima jam,'' katanya.
Pada tahun 2014 lalu, untuk satu bulan penanggulangan bencana asap di Riau saja, BNPB harus menggelontorkan Rp 164 miliar. Itu belum termasuk anggaran di Pemprov Riau.(res)
BACA JUGA: PBHI Minta DPR Gunakan Hak Bertanya ke Pemerintah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anang Iskandar: Dilanjutkan, Kalau Tidak Sampean Pasti Marah
Redaktur : Tim Redaksi