jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suwardi mengatakan, Kementerian Pertanian perlu memberikan catatan argumentasi terhadap hasil perhitungan perberasan nasional terbaru.
"Dengan revisi yang telah diumumkan pemerintah, saya kira semua harus menerima meskipun saya rasa perkiraan (jumlah beras nasional) terlalu rendah," ujar Suwardi, Kamis (25/10).
BACA JUGA: Better Life Farming untuk Tingkatkan Produksi Beras
Polemik data perberasan nasional sendiri akhirnya telah usai. Saat ini metode sistem perhitungan data beras nasional jadi satu pintu terpadu di bawah kendali Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah juga telah mengumumkan jumlah data terbaru perberasan nasional. Ada perbedaan antara angka data dari Kementerian Pertanian dan yang dirilis BPS.
BACA JUGA: Bosan Makan Nasi? Coba Ganti dengan 4 Karbohidrat Ini
Suwardi menjelaskan, ada cara yang seolah tidak adil guna melakukan perhitungan stok beras nasional tanpa melibatkan Kementan.
Padahal, Kementan merupakan instansi yang bertugas memproduksi beras.
BACA JUGA: Kementan Mampu Jadikan Indonesia Lumbung Pangan Dunia
"Maka itu hasilnya terbaru saya rasa terlalu rendah. Meskipun menerima angka terbaru, tapi perlu ada catatan," ucap Suwardi.
Suwardi menambahkan, walaupun ada jumlah perhitungan yang berbeda antara Kementan dan BPS soal stok beras nasional, tetapi faktanya tetap masih kategori surplus.
Ada beberapa penyebab yang membuat ketersediaan perberasan nasional masih surplus.
Pertama, ucap Suwardi, sistem perhitungan konsumsi per kapita, yaitu 120 kilogram per orang setiap tahunnya terlalu tinggi.
Faktor kedua, imbuh Suwardi, surplus beras pada tahun ini dari cadangan masa periode sebelumnya serta realisasi impor.
"Angka konsumsi beras dari tahun ke tahun padahal semakin rendah akibat diversifikasi pangan, khususnya ke gandum," kata Suwardi.
Perihal jumlah beras yang masih surplus walaupun berbeda angka perhitungan antara Kementan dan BPS mengenai perlu tidaknya impor, Suwardi menyampaikan kebijakan tersebut kembali kepada soal ketahanan pangan.
"Eksekusinya di Kemenko Bidang Perekonomian yang di dalamnya ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan," ujar Suwardi.
Berdasarkan data yang dirilis BPS, ketersediaan produksi beras nasional tahun 2018 mencapai 32,42 juta ton.
Sementara itu, produksi padi dari Januari hingga September adalah 49,65 juta ton gabah kering giling (GKG).
Luasan panen padi hingga akhir Desember mendatang diprediksi mampu mencapai 10,90 juta hektare. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Anggap Kementan Konsisten Jaga Pasokan dan Harga Beras
Redaktur : Tim Redaksi