2009, PU Habiskan Rp 343 Miliar

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, menerangkan bahwa sepanjang tahun 2009 pihaknya harus menghabiskan dana sebanyak Rp 343 miliar, khusus untuk masalah penanganan sungai di wilayah Jabodetabek"(Untuk) penanganan masalah sungai ini, dana yang sudah dikeluarkan di tahun 2009 sebanyak Rp 343 miliar

BACA JUGA: DPD Nilai Pemerintah Belum Transparan

Dana tersebut di luar proyek Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT)," ujarnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (15/2).

Lebih jauh, dalam masalah penanganan sungai tersebut, Djoko menyebutkan antara lain terdiri dari beberapa hal, di antaranya yakni masalah normalisasi sungai, pekerjaan pintu air dan pengerukan muara"Untuk masalah normalisasi sungai, (itu) bisa dikatakan yang paling banyak menelan biaya, yakni sebesar Rp 288 miliar," terangnya, yang menambahkan di dalam proses normalisasi sungai tersebut pihaknya juga harus tetap melakukan pembebasan lahan atau tanah yang juga menggandeng Pemda setempat.

Sementara itu, mengenai pekerjaan pintu air, khususnya di wilayah Karet, Manggarai, Cideng-Setiabudi, Bendungan Pasar Baru, Bendungan Sewan dan Pekapuran sendiri, juga dikatakan telah menelan biaya sebesar Rp 55 miliar

BACA JUGA: Hakim Agung Harus Bermoral

Di mana dalam hal ini, kata Djoko pula, sekitar Rp 10 miliarnya disumbangkan dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

"Tetapi untuk tahun 2010 ini, kita juga telah menganggarkan sekitar Rp 75 miliar untuk pekerjaan pintu air di wilayah Karet dan Manggarai, yang juga dilaksanakan pada tahun 2010," imbuhnya.

Sekadar diketahui, Kementerian PU sejauh ini juga telah melaksanakan penanganan masalah normalisasi sungai di beberapa titik di wilayah JabodetabekAntara lain untuk sungai di Jakarta, Bekasi dan Tangerang yakni Kali Cisadane, Kali Angke Hulu, Kali Sabi, Kali Dadap, Kali Mookervart Hulu 1, Kali Mookervart Hulu 2, Kali Mookervart Hulu 3, Kali Cipinang dan Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat, Kali Cakung, serta Kali Bekasi Hilir

BACA JUGA: Usulan Presiden Harus Dibatasi UU

(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Mulai Uji Kelayakan Calon Hakim Agung