2010, Sulut Sepi Proyek

Rabu, 02 September 2009 – 17:27 WIB

JAKARTA--Kurang pro aktifnya Sulawesi Utara (Sulut) dalam mengusulkan anggaran pembangunan ke pusat, menyebabkan proyek yang masuk ke daerah nyiur melambai tersebut sangat sedikitKondisi ini jauh berbeda dibanding provinsi tetangga Sulawesi Selatan dan Gorontalo

BACA JUGA: Tiga Bulan 1.736 Kasus, DBD Telan 20 Nyawa

Demikian diungkapkan anggota Komisi V DPR Adrian Tapada yang dihubungi, Rabu (2/9)

Adrian menyebutkan, dari beberapa departemen seperti PU, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika), Kementerian PDT, Basarnas, Dephub, dan Menpera, hanya beberapa yang proyeknya masuk Sulut.

Sebut saja BMKG, rekapitulasi anggarannya ke Sulut adalah Rp 10,686 miliar, Basarnas memplotkan anggaran untuk Kantor SAR (Kansar) Manado Rp 35,4 milia
“Penggunaan anggaran untuk Kansar Manado ini salah satunya untuk pengadaan satu unit rigid inflatable boat,” ucap putra Sulut ini.

Proyek Dephub yang masuk Sulut antara lain, pembangunan lanjutan Pelabuhan Laut Manado dengan anggaran Rp 25 miliar, Pelabuhan Bitung Rp 41 miliar, pembangunan Bandara Naha-Natuna Rp 10 miliar, Bandara Samrat Rp 13 miliar, dan Bandara Melonguane Rp 9,3 miliar.

“Ada juga pengadaan bus perintis yang sudah saya usulkan sebanyak enam unit, dua di antaranya untuk Minahasa Selatan

BACA JUGA: Sepasang PNS Konawe Berbugil Ria

Empat unit lainnya tergantung Pemprov Sulut mau diserahkan ke siapa,” ungkapnya.

Proyek Departemen PU yang masuk hanya Amurang by Pass sekitar Rp 350 miliar
Proyek Sumber Daya Air (SDA) antara lain konservasi sungai dan danau Tondano berupa peningkatan jaringan irigasi, rawa di Sangkup, peningkatan prasarana irigasi air tanah di Minahasa, rehabilitasi jaringan irigasi di Torout, jaringan rawa, pengendalian banjir di Sungai Tondano, Poigar, Kalikube, Ollot, dan Anyong, serta  pembangunan prasarana pengamanan pantai Pulau Bentenan

BACA JUGA: 8.400 Ton Batubara Terbakar

Juga ada operasi dan pemeliharaan pengendalian banjir dan operasi dan pemeliharaan pantai.

“Untuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian PDT, Sulut tidak mendapatkan proyek apa-apaItu karena tidak adanya usulan dari pemerintah daerahKalau memang ingin proyek yang masuk ke Sulut banyak, pemerintah harus lebih proaktif dalam pengusulan anggaran,” tegasnya(esy/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Tapsel Dituding Abaikan UU Pemekaran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler