JAKARTA--Kurang pro aktifnya Sulawesi Utara (Sulut) dalam mengusulkan anggaran pembangunan ke pusat, menyebabkan proyek yang masuk ke daerah nyiur melambai tersebut sangat sedikitKondisi ini jauh berbeda dibanding provinsi tetangga Sulawesi Selatan dan Gorontalo
BACA JUGA: Tiga Bulan 1.736 Kasus, DBD Telan 20 Nyawa
Demikian diungkapkan anggota Komisi V DPR Adrian Tapada yang dihubungi, Rabu (2/9)Adrian menyebutkan, dari beberapa departemen seperti PU, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika), Kementerian PDT, Basarnas, Dephub, dan Menpera, hanya beberapa yang proyeknya masuk Sulut.
Sebut saja BMKG, rekapitulasi anggarannya ke Sulut adalah Rp 10,686 miliar, Basarnas memplotkan anggaran untuk Kantor SAR (Kansar) Manado Rp 35,4 milia
Proyek Dephub yang masuk Sulut antara lain, pembangunan lanjutan Pelabuhan Laut Manado dengan anggaran Rp 25 miliar, Pelabuhan Bitung Rp 41 miliar, pembangunan Bandara Naha-Natuna Rp 10 miliar, Bandara Samrat Rp 13 miliar, dan Bandara Melonguane Rp 9,3 miliar.
“Ada juga pengadaan bus perintis yang sudah saya usulkan sebanyak enam unit, dua di antaranya untuk Minahasa Selatan
BACA JUGA: Sepasang PNS Konawe Berbugil Ria
Empat unit lainnya tergantung Pemprov Sulut mau diserahkan ke siapa,” ungkapnya.Proyek Departemen PU yang masuk hanya Amurang by Pass sekitar Rp 350 miliar
BACA JUGA: 8.400 Ton Batubara Terbakar
Juga ada operasi dan pemeliharaan pengendalian banjir dan operasi dan pemeliharaan pantai.“Untuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian PDT, Sulut tidak mendapatkan proyek apa-apaItu karena tidak adanya usulan dari pemerintah daerahKalau memang ingin proyek yang masuk ke Sulut banyak, pemerintah harus lebih proaktif dalam pengusulan anggaran,” tegasnya(esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Tapsel Dituding Abaikan UU Pemekaran
Redaktur : Tim Redaksi