JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berencana meningkatkan kuota penerima beasiswa di kalangan Sekolah Menengah Pertama (SMP)Untuk 2011, cakupan penerima bantuan akan dinaikkan menjadi satu juga beasiswa bagi siswa SMP
BACA JUGA: Penilai Akreditasi Prodi Tak Mumpuni
Beasiswa itu rencananya akan disalurkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah"Saat ini kita masih memetakan APK (Angka Partisipasi Kasar, Red) dan APM (Angka Partisipasi Murni, Red) untuk masing-masing daerah sasaran," jelas Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal ketika ditemui di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok Jumat (24/12) kemarin.
Selama ini pemerintah telah memberikan dana ke daerah dalam bentuk dekonsentrasi untuk menambah fasilitas sekolah, membuat lokal baru, sekolah satu atap atau bangun sekolah baru ditempat yang belum ada bangunannya
BACA JUGA: Penilaian Akreditasi Prodi Tak Transparan
Beasiswa ini diharapkan akan mendukung realisasi komponen bantuan yang telah diberikan tersebutBACA JUGA: KKP Miliki Tiga Profesor Riset Baru
"Dari sana akan kelihatan dengan membandingkan jumlah warga yang bersekolah dan total penduduk," kata Fasli.Fasli menjelaskan, pemerintah telah menransfer dana ke daerah sekitar Rp 94 triliun untuk gaji guruSemua gaji guru dan pegawai yang melayani pendidikan itu diserahkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikanSementara itu, sekitar Rp 11 triliun diserahkan dalam biaya-biaya lain seperti biaya listrik, pemeliharaan dan biaya lain"Untuk gaji dan biaya operasional saja kami sudah memberikan Rp 105 triliun ke daerah," jelasnya.
Wamendiknas mengatakan, pemerintah memberikan dana dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi gedung rusak, perpustakaan, tambah buku dan peralatan sebanyak Rp 10 triliunSelain itu pemerintah juga akan mengucurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan diberikan tahun depan ke daerah sebanyak Rp 17 triliunDana bagi hasil juga diberikan pendidikan kepada dua wilayah yakni di Papua dan Ace sejumlah Rp 3 triliun"Untuk penyediaan guru kami bekerjasama dengan Menpan dan BKN berdasarkan usulan BKD," kata Fasli(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan, Bidan Wajib D-III
Redaktur : Tim Redaksi