jpnn.com, BANYUMAS - Kementerian Sosial (Kemensos) optimistis angka kemiskinan pada 2019 bakal semakin turun. Pada akhir 2019 diperkirakan bisa mencapai 9,5 persen atau bahkan bisa sampai 9 persen. Syaratnya, program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi.
Apalagi, pada tahun 2019, pemerintah menaikkan anggaran PKH menjadi Rp 32,65 triliun atau naik hampir 100 persen jika dibandingkan tahun 2018.
BACA JUGA: Kabar Gembira, SDM PKH Berpeluang jadi ASN Berstatus P3K
“Saya yakin, insyaallah angka kemiskinan pada 2019 akan semakin turun,” kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita usai menghadiri Jambore PKH yang berlangsung di Wana Wisata, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (11/12).
Mensos Agus mengatakan, program seperti PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT) memberikan kontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
BACA JUGA: PKH Tepat Sasaran, DPR Setujui Kenaikan Anggaran
“Terbukti, berdasarkan data pada Maret lalu, angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,82 persen yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah. Oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan sasaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM),”jelasnya.
Mensos menambahkan, pada 2015 lalu tercatat baru mencapai 3,5 juta KPM, kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM dan naik lagi menjadi 10 juta KPM. Alokasi anggaran juga terus ditingkatkan.
BACA JUGA: Bisa Tekan Kemiskinan, Geopark Ciletuh Harus Jadi Prioritas
“Misalnya untuk tahun 2018, alokasi anggaran PKH mencapai Rp19,3 triliun, maka pada 2019 mendatang alokasinya meningkat menjadi Rp32,65 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat,” kata dia.
"Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Presiden Joko Widodo yang terus memperluas jangkauan PKH dari 3.5 Juta menjadi 10 Juta KPM dalam 4 tahun terakhir, tegas Agus.
Dengan naiknya anggaran tersebut, diharapkan akan terus mampu memerangi angka kemiskinan yang masih ada. “Kami juga berharap supaya para penerima PKH akan dapat menggunakan bantuan selain memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan gizi dan kebutuhan sekolah anak anaknya, bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. Kalau anak-anak sehat, pintar dan usaha lancar, maka akan lepas dari PKH,” tandasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Ajak Rakyat Menghitung Jumlah Orang Miskin
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh