jpnn.com - JAKARTA- Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Deddy Permadi mengungkapkan, pemerintah Indonesia menargetkan akhir backlog alias selisih pasokan dan permintaan rumah berkurang pada 2019.
Yakni, backlog berdasarkan konsep kepemilikan berkurang menjadi 6,8 juta unit, konsep kepenghunian (5 juta), serta rumah tidak layak huni (1,9 juta). Itu berdasarkan target RPJMN 2015-2019.
BACA JUGA: Suplai Listrik Jatim Melimpah, Surplus Banyak
"Untuk mencapai target tersebut pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan fungsi, baik sebagai regulator, maupun penyedia rumah/hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebagai pendorong bagi para pengembang perumahan melalui pemberian kemudahan perizinan dan skema pembiayaan," beber Deddy di Jakarta, Senin (28/3).
Untuk itu, lanjutnya, pemberdayaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dilakukan pemerintah dalam rangka pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien. (esy/jpnn)
BACA JUGA: 4 Strategi Kementerian PUPR Dalam Penyediaan Rumah
BACA JUGA: Mestinya Ada Deregulasi untuk Taksi Konvensional
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank Mandiri Ditarget Salurkan KUR Rp 13 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi