jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho mencatat ada tiga kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang genap setahun memimpin di periode kedua pemerintahannya.
Ketiga kegagalan itu pun sedang terjadi dan dialami oleh masyarakat saat ini. Ketiganya adalah merajalelanya pandemi Covid-19; ekonomi; dan gagal dalam berdemokrasi.
BACA JUGA: Wajar Rakyat Tidak Puas, Rapor Jokowi-Maruf Merah
"Saya mencatat tiga kegagalan pemerintahan Jokowi setelah satu tahun berkuasa pada periode kedua. Hal itu ditandai dengan merebaknya pandemi Covid-19 di awal pelantikannya," ucap Irwan dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Selasa (20/10).
Menurut anggota Komisi V DPR ini, Jokowi Gagal dalam penanganan pandemi covid-19 di tanah air. Pemerintah terbukti lamban dalam mengambil kebijakan yang tepat.
BACA JUGA: Piagam dari Massa BEM SI Sangat Menohok Jokowi
"Terlepas dari tidak memilih lockdown dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi pemerintah juga faktanya lamban menutup bisnis, sekolah, dan membatasi perjalanan," ucap wasekjen DPP Partai Demokrat itu.
Parahnya lagi, kata dia, sudah lambat memberlakukan pembatasan, tetapi pemerintah juga dengan sangat cepat mencabut PSBB dan menggantinya dengan penerapan new normal, bahkan ketika kasus justru terus meningkat.
BACA JUGA: Setahun Jokowi - Maruf, Pemerintah Rela Jatahnya dari Penjualan Gas Bumi Dikurangi
Kedua, kata Irwan, pemerintahan Jokowi gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Presiden Ketujuh RI itu bersama pembantunya terbukti tidak bisa menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi pada kuartal ketiga.
"Faktanya realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32 persen. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara minus 2,9 persen sampai minus 1 persen. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh menteri keuangan," tutur legislator asal Kalimantan Timur ini.
Terakhir, katanya, pemerintah Jokowi juga gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa. Banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya.
"Terutama terkait pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan juga penanganan demonstrasi rakyat oleh aparat," pungkas ketua umum CAKRA AHY ini.(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam