jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan 52 persen merupakan angka yang tinggi dalam hal ketidakpuasan masyarakat.
"Ini lampu merah bagi pemerintahan Jokowi-MA, karena rapornya merah," kata Ujang menjawab JPNN.com, Selasa (20/10).
BACA JUGA: Rachmawati Menang di MA, Bagaimana Posisi Jokowi-Ma’ruf?
Menurut Ujang, banyak faktor yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf banyak. "Faktornya banyak, salah satunya pemerintah Jokowi-MA tak aspiratif atas keinginan rakyat," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, juga membuat kebijakan yang tak pro rakyat seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), kenaikan iuran Badan Penyelengga Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Dan, menetapkan UU Cipta Kerja yang merugikan rakyat," tegas pengamat politik dari Universitas Al Azhar itu.
BACA JUGA: Yusril: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf
Menurut Ujang, polemik UU menjadi penilaian ketidakpuasan rakyat atas Jokowi-MA. Sebab, ujar dia, UU banyak dibuat untuk kepentingan elite. "Bukan untuk kepentingan rakyat. Wajar jika rakyatnya tak puas," tegasnya.
Selain itu, Ujang juga melihat persoalan di demokrasi. Menurut Ujang, demokrasi hanya di atas kertas. "Demokrasi dikebiri. Seolah-olah kita berdemokrasi, teyapi nyatanya beroligarki ria. Ruang berdemokrasi bukan hanya sempit, tapi juga hampir tertutup," kata Ujang.
BACA JUGA: Piagam dari Massa BEM SI Sangat Menohok Jokowi
Karena itu, Ujang menyarankan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus mendengar suara rakyat. Menurut Ujang, jika pemerintah dan DPR-nya aspiratif, maka tak akan ada ketidakpercayaan itu. "Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya. Dan pemicunya itu kan kebijakan pembuatan UU yang tak pro rakyat," ungkap Ujang.
Lebih lanjut Ujang mengatakan, pandemi Covid-19 memang salah satu pemicu kesulitan dalam mengelola kinerja pemerintah. Namun, dia menegaskan, jika pemerintahnya kompak dan solid bekerja hanya untuk rakyat, dan tidak mungkin kepuasannya rendah. "Jadi pandemi jangan menjadi alasan dan pembenaran melorotnya kinerja pemerintah dan menurunnya tingkat kepercayaan publik," katanya.
Seperti diberitakan hasil survei Litbang Kompas menemukan 55 persen responden tidak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Jumlah itu terdiri dari 46,3 persen tidak puas, dan 6,2 persen sangat tidak puas. Sementara yang sangat puas 5,5 persen, dan puas 39,7 persen, sehingga totalnya 45,2 persen. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy