jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam rapat kerja bersama Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, para kepala daerah, dan ketua DPRD se-Indonesia, Tito mengaku prihatin terhadap fenomena OTT KPK yang menjaring sejumlah kepala daerah.
BACA JUGA: Mendagri Tito Sebut OTT Bukan Prestasi Hebat, KPK Tanggapi Santai
Oleh karena itu, mantan Kapolri ini mengingatkan bahaya tindak pidana korupsi kepada semua pihak.
Menurutnya, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga sistem pemerintahan.
BACA JUGA: Abdul Gafur Masud Ditahan KPK, Wabup Hamdam Ditunjuk jadi Plt Bupati PPU
Tidak hanya itu, lanjut Tito, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan makin rendah.
"Tergerusnya kepercayaan publik ini juga dapat menghambat pembangunan," kata Tito, dikutip dari keterangannya, Senin (24/1).
BACA JUGA: Ada Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Begini Penjelasan Irjen Panca
Meski begitu, Mendagri Tito percaya masih banyak kepala daerah yang berprestasi dan melakukan kinerja dengan baik.
"Masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh penegak hukum, wabil khusus KPK akan berdampak kepada kepercayaan publik," ujar pria kelahiran Palembang itu.
Diketahui, KPK melakukan empat kali OTT di sejumlah daerah sepanjang Januari 2022.
Sebanyak tiga di antaranya melibatkan kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. (mcr9/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Boy
Reporter : Dea Hardianingsih