jpnn.com, PAPUA - Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy mengatakan Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Menurut Dance, usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah paling timur Indonesia.
BACA JUGA: Masyarakat Poso dan Sebagian Sigi Hidup Dalam Kecemasan dan Ketakutan
"Pemerintah provinsi Papua, DPR Papua dan MRP bersama-sama mendorong percepatan pembentukan provinsi Papua Selatan," ujar Sekda Dance melalui laman daerah, Minggu (20/6).
Dance menilai kebijakan pembentukan provinsi baru di wilayah selatan Bumi Cenderawasih akan membuat rentang kendali pemerintahan semakin pendek.
BACA JUGA: Tolong, Jangan Arahkan Masyarakat Memilih Antara Agama atau Pancasila
"Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik, maksimal serta semakin dirasakan masyarakat," ucapnya.
Dance Flassy mengakui secara kelembagaan pihaknya ikut mendorong pembentukan DOB Provinsi Papua Selatan.
BACA JUGA: Bang Edi Soroti Tugas Berat Kepolisian Lindungi Masyarakat dari COVID-19
Karena pemekaran ini dipandang penting dan solusi bagi percepatan pembangunan di atas tanah Papua.
"Tujuannya hanya satu, supaya pembangunan semakin terasa dan dampaknya pun semakin dirasakan oleh masyarakat," ucap Dance.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan saat ini terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui pemerintah.
Hal ini menyusul situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi COVID-19.
Kendati demikian, empat bupati di kabupaten yang terletak di Papua bagian selatan yakni bupati Merauke, Boven Digoel, Asmat dan bupati Mappi telah resmi mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Selatan pada Selasa, 15 Juni 2021.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang