jpnn.com, JAKARTA - Prafinalisasi pendataan non-ASN sudah berakhir pada 22 Oktober. Namun, masih hanyak honorer yang belum terdata.
Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengungkapkan di provinsi Jawa Barat masih banyak honorer belum bisa mendaftar.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022: Nadiem Berharap 600 Ribu Guru Honorer jadi ASN pada 2023
Tercatat ada 3 ribu lebih honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan di bawah Dinas Pendidikan belum bisa mendaftar.
"Semua guru honorer SMAN 9 Bandung juga belum bisa mendaftar sampai tanggal 22 Oktober," ujar Rizki kepada JPNN.com, Selasa (25/10).
BACA JUGA: Puluhan Petugas Kesehatan Mukomuko Minta Dimasukkan ke Dalam Pendataan Non-ASN
Dia mengungkapkan di SMAN 9 Bandung ada 4 guru honorer lagi yang tersisa. Mereka sudah bisa membuat akun, tetapi belum sempat melengkapi data-data karena waktu habis dan otomatis resume.
Para guru honorer tersebut, lanjutnya setengah jam sebelum sistem ditutup baru bisa buat akun. Sempat terhenti saat meng-upload data karena sudah pukul 17.00 (portal pendataan non-ASN ditutup).
BACA JUGA: Pendataan Non-ASN Bukan untuk Pengangkatan PPPK dan PNS, Honorer Sabar Dahulu
Namun, entah kenapa bisa lanjut kembali sampai akhirnya resume dan cetak daftar akun (sampai langkah terakhir selesai).
"Instansi belum menginformasikan berapa banyak honorer yang sudah di-input dan berapa banyak belum ter-input. Jadi, jumlahnya masih belum pasti," ujarnya.
Dia mengungkapkan guru honorer di Jabar ada yang baru bisa melengkapi akun bila sudah didaftarkan H-3 sebelum sistem pendataan non-ASN ditutup.
Rizki mengaku kasihan melihat guru honorer yang sudah menyiapkan semua file di-scan dari SK awal sampai akhir dan dokumen lainnya. Namun, gagal melengkapi pada sistem pendataan non-ASN.
"Hampir setiap waktu menjelang penutupan itu, semuanya pada standby mengecek akunnya sudah terdaftar oleh admin instansi atau belum," terangnya.
Sampai ditutupnya sistem, ujar Rizki, mereka masih banyak yang tidak melakukan apa-apa pada sistem pendataan non-ASN tersebut. Jangankan login, untuk daftar saja keterangannya masih belum terdata oleh admin instansi
"Kami mohon ada kebijakan untuk bisa memperpanjang pendataan non-ASN, apalagi mengingat Jabar adalah provinsi yang jumlah honorernya paling banyak," cetusnya.
Rizki khawatir rekan-rekannya yang tidak terdata ini berpengaruh pada seleksi PPPK 2022 atau tahun depan. Dari adanya informasi mengenai pendataan non-ASN, para honorer antusias menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, hampir setiap hari mengakses sistem pendataan non-ASN.
"Mudah-mudahan BKN masih memberikan kesempatan kepada guru honorer di Jabar untuk mengisi pendataan non-ASN," pungkas Rizki Safari Rakhmat. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad