jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri kasus pemberian izin ekspor CPO dan turunannya setelah penyidik Korps Adhyaksa menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka.
Andre mengatakan itu saat menjadi pembicara diskusi berjudul 'Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor' yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).
BACA JUGA: MKD DPR Hentikan Kasus Harvey Malaiholo soal Menonton Video Asusila, Apa Alasannya?
"Penangkapan LCW (Lin Che Wei) ini menjadi pintu masuk, karena diketahui yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar Andre.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, Kejagung bisa mencari tahu pengutus LCW sehingga yang bersangkutan memiliki peran dalam menentukan kebijakan ekspor CPO di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
BACA JUGA: Hepatitis Akut Mengancam, Rahmad Handoyo: Germas Harus Dimasifkan Lagi
Sebab diketahui Lin Che Wei tidak memiliki jabatan dalam struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Muhammad Lutfi itu.
"Siapa yang memodali dia, ini harus ditelusuri dan harapan kami bukan hanya manager hingga senior manager, tetapi kalau memang ada bukti tidak ada salahnya dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk dugaan tersangka terhadap korporasi terhadap oligarki dan bukan hanya korporasinya saja,” tegas Andre.
BACA JUGA: KIB Pertimbangkan Usung Airlangga-Zulkifli
Menurut Andre, penting bagi Kejagung menelusuri sosok berkuasa di balik Lin Che Wei. Toh, dugaan patgulipat pria berbadan gempal itu merugikan rakyat.
"Bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan. Itu harapan kami di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung,” tutur Andre.
Pada 2014 silam, Lin Che Wei pernah menjabat sebagai Tim Asistensi (Policy Advisor) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kemudian, pada 2019 yang lalu, Lin Che Wei kembali diangkat sebagai Tim Asistensi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebagai Policy Advisor Kemenko Perekonomian, Lin Che Wei ikut terlibat dalam formulasi kebijakan, seperti Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit, Studi dan Formulasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi, hingga Verifikasi Luas Lahan Kelapa Sawit di Provinsi Riau.
Selain itu, Lin Che Wei ialah satu di antara ekonom terkemuka di Indonesia.
Dia memulai kariernya sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing.
Namun, Kejagung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit.
Pria yang dikenal sebagai pengamat ekonomi itu diduga terlibat patgulipat dengan pejabat di Kemendag.
“Tersangka LCW (Lin Che Wei, red) alias WH merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (17/5).
Mantan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan Lin Che Wei terlibat kongkalikong dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
“Tersangka bersama-sama dengan IWW mengondisikan pemberian izin persetujuan ekspor di beberapa perusahaan,” tutur Sumedana.
Penyidik menjerat Lin Che Wei dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejagung juga langsung menahan anggota tim asistensi Kementerian Koordinator Perekonomian itu di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantap! Lima Bulan, Ekspor Pertanian Sulut Tembus Rp 2,9 Triliun
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Aristo Setiawan